Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?Kamis 2 Jun 2016 10:01Administratordibaca 4418 kaliArtikel PajakLayakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.  selengkapnya

 Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang Lebih Menguntungkan?Senin 14 Mar 2016 18:43Administratordibaca 14136 kaliArtikel Pajak

Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.03/2018Senin 19 Feb 2018 14:06Ridha Anantidibaca 6850 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017Jumat 2 Jun 2017 10:11Ridha Anantidibaca 1815 kaliAturan Pajak Lainnya

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.03/2017Selasa 31 Okt 2017 14:31Ridha Anantidibaca 20181 kaliPeraturan Pajak - KUP

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.03/2015Rabu 30 Sep 2015 11:03Ridha Anantidibaca 10329 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.010/2017Rabu 1 Mar 2017 14:18Ridha Anantidibaca 6796 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107/PMK.010/2015Kamis 7 Jan 2016 12:04Ridha Anantidibaca 11407 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 Aplikasi Ilmu Ekonomi Perilaku Untuk Meningkatkan Kepatuhan PajakSelasa 12 Jan 2016 19:56Administratordibaca 5927 kaliArtikel Pajak

Meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) khususnya kepatuhan yang bersifat sukarela (voluntary) merupakan salah satu sasaran utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang meningkat pada akhirnya akan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh FinalJumat 1 Jan 2016 07:54Administratordibaca 183792 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (9) keuangan (7) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) nomor pmk tentang (5) pmk tentang (5) peraturan pajak - pmk (4) menteri keuangan (4) menteri (4) perpajakan (4) kegiatan (4) bidang (4) kepatuhan (4) atas peraturan menteri (3) peraturan menteri keuangan (3) menteri keuangan nomor (3) keuangan nomor pmk (3) petunjuk teknis mengenai (3) teknis mengenai akses (3) mengenai akses informasi (3) akses informasi keuangan (3) informasi keuangan untuk (3) keuangan untuk kepentingan (3) untuk kepentingan perpajakan (3) artikel pajak (3) wajib pajak (3) atas peraturan (3) peraturan menteri (3) keuangan nomor (3) petunjuk teknis (3) teknis mengenai (3) mengenai akses (3) akses informasi (3) informasi keuangan (3) keuangan untuk (3) untuk kepentingan (3) kepentingan perpajakan (3) artikel (3) direktorat (3) pemeriksaan (3) perubahan (3) petunjuk (3) teknis (3) mengenai (3) informasi (3) kepentingan (3) atas peraturan menteri keuangan (2) peraturan menteri keuangan nomor (2) menteri keuangan nomor pmk (2) keuangan nomor pmk tentang (2) petunjuk teknis mengenai akses (2) teknis mengenai akses informasi (2)