SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2017Rabu 11 Okt 2017 13:25Ridha Anantidibaca 2451 kaliPengampunan Pajak

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan HukumRabu 13 Jan 2016 10:53Administratordibaca 3319 kaliArtikel Pajak5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan Hukum

DJP telah mencanangkan tahun itu sebagai tahun penegakan hukum sebagai cerminan keadilan. Tahun yang memberikan pesan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.  selengkapnya

 Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1Kamis 21 Jul 2016 20:23Administratordibaca 12016 kaliPengampunan PajakFrequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1

Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak Update 1  selengkapnya

 Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib PajakSabtu 9 Jan 2016 13:05Administratordibaca 10953 kaliArtikel PajakMenyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:21Administratordibaca 14707 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:27Administratordibaca 5090 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:25Administratordibaca 1945 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:23Administratordibaca 2417 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.010/2016Rabu 20 Jul 2016 12:21Administratordibaca 2021 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE  selengkapnya

 Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?Kamis 2 Jun 2016 10:01Administratordibaca 4419 kaliArtikel PajakLayakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

tax amnesty (9) amnesty (9) pengampunan pajak (8) pengampunan (8) wajib pajak (7) penegakan hukum (6) penegakan (6) tahun penegakan hukum (5) tahun penegakan (5) nomor tahun (4) bagi wajib pajak (3) pengampunan pajak tax (3) pajak tax amnesty (3) tata cara pengalihan (3) cara pengalihan harta (3) pengalihan harta wajib (3) harta wajib pajak (3) ke dalam wilayah (3) dalam wilayah negara (3) wilayah negara kesatuan (3) negara kesatuan republik (3) kesatuan republik indonesia (3) republik indonesia dan (3) indonesia dan penempatan (3) dan penempatan pada (3) artikel pajak (3) dalam rangka (3) cara pengalihan (3) pengalihan harta (3) harta wajib (3) dalam wilayah (3) wilayah negara (3) negara kesatuan (3) kesatuan republik (3) republik indonesia (3) indonesia dan (3) dan penempatan (3) penempatan pada (3) investasi di (3) artikel (3) rangka (3) pengalihan (3) wilayah (3) negara (3) kesatuan (3) indonesia (3) penempatan (3) investasi (3) keuangan (3) pengampunan pajak tax amnesty (2) tata cara pengalihan harta (2) cara pengalihan harta wajib (2)