Artikel

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015Senin 21 Sep 2015 16:35Ridha Anantidibaca 3133 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU. selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255/PMK.03/2008Selasa 1 Sep 2015 12:24Oktalista Putridibaca 1350 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU selengkapnya

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991Kamis 6 Ags 2015 13:03Oktalista Putridibaca 14266 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) selengkapnya

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK PER 03/PJ/2015Ahad 1 Mar 2015 12:54Ridha Anantidibaca 5724 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009Kamis 4 Jun 2009 16:14Ridha Anantidibaca 3948 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2017Rabu 8 Nov 2017 13:33Ridha Anantidibaca 3229 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK selengkapnya

Mengapa Harus Tax Amnesty?Senin 2 Mei 2016 18:59Administratordibaca 6147 kaliArtikel Pajak

Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011Selasa 1 Des 2015 14:13Oktalista Putridibaca 3223 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 1610 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2014Kamis 3 Jul 2014 12:57Ridha Anantidibaca 1538 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, selengkapnya

2 3 456