Contoh Penghitungan PPh 22Jumat 4 Des 2015 14:01Administratordibaca 35295 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 22  selengkapnya

 Pengetahuan Umum PajakSelasa 22 Des 2015 15:30Administratordibaca 18984 kaliPengantar

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  selengkapnya

 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PPNSabtu 2 Jan 2016 16:04Administratordibaca 13175 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  selengkapnya

 Peraturan Pajak TerbaruSenin 28 Des 2015 14:34Oktalista Putridibaca 8898 kaliUpdate Aturan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan -Nomor : 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu  selengkapnya

 Frequenty Asked Question Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:25Administratordibaca 20473 kaliPengampunan PajakFrequenty Asked Question Pengampunan Pajak

Frequenty Asked Question Pengampunan Pajak  selengkapnya

 Apakah Anda PKP atau Pengusaha Kecil?Selasa 5 Jan 2016 14:44Administratordibaca 4921 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  selengkapnya

 PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong MewahRabu 16 Des 2015 14:31Oktalista Putridibaca 5346 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2008Selasa 15 Sep 2015 14:07Oktalista Putridibaca 5425 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH  selengkapnya

 Menghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?Jumat 15 Apr 2016 14:40Administratordibaca 2875 kaliArtikel PajakMenghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?

Kasus Panama Papers membuat para pemilik nama yang disebutkan dalam daftar bak kebakaran jenggot. Perdana Menteri Inggris David Cameron tak ketinggalan gusarnya ketika nama mendiang ayahnya Ian Cameron ikut disebutkan. Betapa tidak karena Cameron disangka telah mengambil keuntungan dari investasi off-shore untuk menunjang karier politiknya dengan mengelak dari membayar pajak kepada pemerintah  selengkapnya

 Saat dan Tempat Terutang PPNJumat 1 Jan 2016 15:55Administratordibaca 24703 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut kami informasikan mengenai Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (6) terutang (5) barang (5) artikel pajak (4) peraturan pajak (4) artikel (4) penyerahan (4) peraturan pajak - (3) terutang ppn (3) menteri (3) tertentu (3) pengusaha (3) cameron (3) peraturan menteri keuangan (2) update peraturan pajak (2) pajak pertambahan nilai (2) dan atau penyerahan (2) alat angkutan tertentu (2) penyerahan jasa kena (2) barang yang tergolong (2) dan tempat terutang (2) tempat terutang ppn (2) pajak adalah (2) yang terutang (2) berdasarkan undang-undang (2) peraturan menteri (2) menteri keuangan (2) update peraturan (2) pmk tentang (2) pajak pertambahan (2) pertambahan nilai (2) atau penyerahan (2) alat angkutan (2) angkutan tertentu (2) penyerahan jasa (2) tax amnesty (2) atas barang (2) barang yang (2) yang tergolong (2) kami informasikan (2) tempat terutang (2) penghitungan (2) kepada (2) negara (2) berdasarkan (2) undang-undang (2) keuangan (2) update (2) angkutan (2) terkait (2) amnesty (2) penjualan (2)