Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 3105 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 47134 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

 e-FakturRabu 25 Nov 2015 17:31Administratordibaca 2811 kaliQ & A Pajak

Apa itu e-Faktur? Kapan e-Faktur diberlakukan? Bagaimana langkah-langkah menggunakan e-Faktur? Apa keuntungan menggunakan e-Faktur?  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 14011 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2009Kamis 10 Sep 2015 12:31Oktalista Putridibaca 2023 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1340 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6342 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (6) penghasilan (5) e-faktur (5) peraturan pajak - (3) peraturan pajak (3) menteri (3) menggunakan (3) pph peraturan menteri (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun nbsp (2) pph peraturan (2) peraturan menteri (2) menteri keuangan (2) undang-undang nomor (2) nomor tahun (2) pajak penghasilan (2) e-faktur apa (2) menggunakan e-faktur (2) norma penghitungan (2) penghasilan neto (2) terkait (2) keuangan (2) sebagaimana (2) undang-undang (2) bagaimana (2) bidang (2) penghitungan (2) regulasi terkait pph peraturan (1) terkait pph peraturan menteri (1) pph peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan peraturan (1) menteri keuangan peraturan pemerintah (1) keuangan peraturan pemerintah dan (1) peraturan pemerintah dan keputusan (1) pemerintah dan keputusan menteri (1) dan keputusan menteri keuangan (1) keputusan menteri keuangan terkait (1) menteri keuangan terkait dengan (1) keuangan terkait dengan nbsp (1) terkait dengan nbsp pph (1) dengan nbsp pph peraturan (1) nbsp pph peraturan menteri (1) pph peraturan menteri keuangan- (1) peraturan menteri keuangan- pmk (1) menteri keuangan- pmk nbsp (1) keuangan- pmk nbsp jenis (1) jenis jasa lain sebagaimana (1) jasa lain sebagaimana dimaksud (1) lain sebagaimana dimaksud dalam (1) sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) dimaksud dalam pasal ayat (1) dalam pasal ayat huruf (1)