KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002Ahad 30 Ags 2015 14:16Oktalista Putridibaca 27756 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6116 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991Kamis 6 Ags 2015 13:03Oktalista Putridibaca 14023 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994Selasa 14 Jul 2015 13:51Oktalista Putridibaca 5410 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI  selengkapnya

 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK PER 03/PJ/2015Ahad 1 Mar 2015 12:54Ridha Anantidibaca 5618 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 1976 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.03/2008Selasa 16 Des 2008 14:29Ridha Anantidibaca 3869 kaliPeraturan Pajak - KUP

PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan pajak - (7) peraturan pajak (7) peraturan (7) penghasilan (6) pajak penghasilan (3) daerah (3) norma penghitungan (2) penghasilan neto (2) pajak daerah (2) perusahaan (2) penghitungan (2) asuransi (2) internasional (2) peraturan pajak - kep (1) pj perlakuan pajak penghasilan (1) perlakuan pajak penghasilan atas (1) pajak penghasilan atas biaya (1) penghasilan atas biaya pemakaian (1) atas biaya pemakaian telepon (1) biaya pemakaian telepon seluler (1) pemakaian telepon seluler dan (1) telepon seluler dan kendaraan (1) seluler dan kendaraan perusahaan (1) dan kendaraan perusahaan peraturan (1) kendaraan perusahaan peraturan pajak (1) perusahaan peraturan pajak - (1) peraturan pajak - per (1) - pj norma penghitungan (1) pj norma penghitungan penghasilan (1) norma penghitungan penghasilan neto (1) penghitungan penghasilan neto bagi (1) penghasilan neto bagi wajib (1) neto bagi wajib pajak (1) bagi wajib pajak yang (1) wajib pajak yang dapat (1) pajak yang dapat menghitung (1) yang dapat menghitung penghasilan (1) dapat menghitung penghasilan neto (1) menghitung penghasilan neto dengan (1) penghasilan neto dengan menggunakan (1) neto dengan menggunakan norma (1) dengan menggunakan norma penghitungan (1) menggunakan norma penghitungan peraturan (1) norma penghitungan peraturan pajak (1) penghitungan peraturan pajak - (1) peraturan pajak - kmk (1) kmk nomor kmk kegiatan (1) nomor kmk kegiatan sewa (1) kmk kegiatan sewa guna (1) kegiatan sewa guna usaha (1) sewa guna usaha leasing (1) guna usaha leasing peraturan (1)