PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26Rabu 16 Des 2015 14:33Oktalista Putridibaca 8474 kaliUpdate Aturan Pajak

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKP  selengkapnya

 TARIF PPN & PPnBMAhad 3 Jan 2016 16:10Administratordibaca 19597 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

TARIF PPN & PPnBM  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 26Selasa 1 Des 2015 10:02Administratordibaca 7956 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 26  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 22Senin 28 Des 2015 13:03Administratordibaca 50275 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 18058 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 47183 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

2829303132

 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2020 (2)
2019 (4)
2018 (23)
2017 (28)
2016 (143)
2015 (91)
2014 (4)
2013 (4)
2012 (1)
2010 (2)
2009 (3)
2008 (3)
2002 (1)
2000 (2)
1999 (1)
1997 (1)
1996 (2)
1995 (1)
1994 (1)


KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (5) formulir pajak - (3) formulir pajak (3) dasar hukum (3) dirjen (3) pemotongan (3) formulir (3) berlaku (3) teknis pemotongan pph (2) pemotongan pph pasal (2) nopember formulir pajak (2) teknis pemotongan (2) pemotongan pph (2) peraturan ini (2) nopember formulir (2) teknis (2) terkait (2) penghitungan (2) nopember (2) update peraturan pajak - (1) peraturan pajak - per (1) no pj tentang petunjuk (1) pj tentang petunjuk teknis (1) tentang petunjuk teknis pemotongan (1) petunjuk teknis pemotongan pph (1) teknis pemotongan pph pasal (1) pemotongan pph pasal terkait (1) pph pasal terkait dengan (1) pasal terkait dengan adanya (1) terkait dengan adanya per (1) dengan adanya per dirjen (1) dirjen no pj sehubungan (1) no pj sehubungan dengan (1) pj sehubungan dengan teknis (1) sehubungan dengan teknis pemotongan (1) dengan teknis pemotongan pph (1) pemotongan pph pasal bagi (1) wp maka kami informasikan (1) maka kami informasikan bahwa (1) kami informasikan bahwa dengan (1) informasikan bahwa dengan berlakunya (1) bahwa dengan berlakunya peraturan (1) dengan berlakunya peraturan ini (1) berlakunya peraturan ini maka (1) peraturan ini maka peraturan (1) ini maka peraturan dirjen (1) maka peraturan dirjen pajak (1) peraturan dirjen pajak nomor (1) dirjen pajak nomor per- (1) nomor per- pj dicabut (1) per- pj dicabut peraturan (1) pj dicabut peraturan ini (1)