Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 3108 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya

 PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26Rabu 16 Des 2015 14:33Oktalista Putridibaca 8413 kaliUpdate Aturan Pajak

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKP  selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 47136 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas LainnyaSelasa 1 Des 2015 13:38Administratordibaca 1465 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411119 Untuk Jenis Pajak PPh Migas Lainnya  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 26Selasa 1 Des 2015 10:02Administratordibaca 7898 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 26  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1344 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK.010/2015Kamis 13 Ags 2015 11:02Ridha Anantidibaca 3617 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (10) terkait (4) menteri (4) peraturan pajak - (3) peraturan menteri (3) menteri keuangan (3) pajak penghasilan (3) peraturan pajak (3) keuangan (3) penghasilan (3) dirjen (3) pemotongan (3) pph peraturan menteri (2) peraturan menteri keuangan (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun nbsp (2) teknis pemotongan pph (2) pemotongan pph pasal (2) kode jenis setoran (2) jenis setoran akun (2) setoran akun pajak (2) akun pajak untuk (2) pajak untuk jenis (2) untuk jenis pajak (2) pph migas lainnya (2) pph peraturan (2) undang-undang nomor (2) nomor tahun (2) teknis pemotongan (2) pemotongan pph (2) peraturan ini (2) jenis setoran (2) setoran akun (2) untuk jenis (2) jenis pajak (2) migas lainnya (2) sebagaimana (2) undang-undang (2) teknis (2) setoran (2) lainnya (2) penghitungan (2) bidang (2) internasional (2) regulasi terkait pph peraturan (1) terkait pph peraturan menteri (1) pph peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan peraturan (1) menteri keuangan peraturan pemerintah (1) keuangan peraturan pemerintah dan (1) peraturan pemerintah dan keputusan (1) pemerintah dan keputusan menteri (1)