Menghadang Efek Samping Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 15:13Administratordibaca 4013 kaliArtikel PajakMenghadang Efek Samping Tax Amnesty

Meski mendapat sorotan karena dianggap terlalu luasnya objek pengampunan pajak, tarif tebusan yang terlampau murah, mau pun potensi pencucian uang, UU Tax Amnesty akhirnya diteken Presiden Joko Widodo pada 1 Juli 2016.  selengkapnya

 Pengampunan PajakSelasa 19 Jul 2016 23:47Administratordibaca 4479 kaliInfografis Pengampunan PajakPengampunan Pajak

Pengampunan Pajak  selengkapnya

 Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Pengampunan PajakSelasa 19 Jul 2016 23:45Administratordibaca 4592 kaliInfografis Pengampunan PajakLatar Belakang, Tujuan dan Manfaat Pengampunan Pajak

Latar Belakang, Tujuan dan Manfaat Pengampunan Pajak  selengkapnya

 Cara Memanfaatkan Pengampunan PajakSelasa 19 Jul 2016 23:43Administratordibaca 6115 kaliInfografis Pengampunan PajakCara Memanfaatkan Pengampunan Pajak

Cara Memanfaatkan Pengampunan Pajak  selengkapnya

 Waktu Pelayanan Pengampunan PajakSelasa 19 Jul 2016 22:41Administratordibaca 1914 kaliInfografis Pengampunan PajakWaktu Pelayanan Pengampunan Pajak

Waktu Pelayanan Pengampunan Pajak  selengkapnya

 Berhenti Bekerja?? Bagaimana NPWP-nya?Selasa 1 Mar 2016 17:44Administratordibaca 18905 kaliQ & A Pajak

Berhenti Bekerja?? Bagaimana NPWP-nya?  selengkapnya

 TARIF PPN & PPnBMAhad 3 Jan 2016 16:10Administratordibaca 19597 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

TARIF PPN & PPnBM  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 3145 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya

 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPNSenin 4 Jan 2016 16:02Administratordibaca 6944 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN  selengkapnya

 Saat dan Tempat Terutang PPNJumat 1 Jan 2016 15:55Administratordibaca 24695 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut kami informasikan mengenai Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

tax amnesty (6) pengampunan pajak (6) amnesty (6) pengampunan (6) artikel pajak (4) artikel (4) amnesty - infografis (3) - infografis amnesti (3) infografis amnesti pajak (3) amnesti pajak seri (3) pengampunan pajak tax (3) pajak tax amnesty (3) - infografis (3) infografis amnesti (3) amnesti pajak (3) terutang ppn (3) infografis (3) amnesti (3) peraturan (3) menteri (3) terutang (3) tax amnesty - infografis (2) amnesty - infografis amnesti (2) - infografis amnesti pajak (2) infografis amnesti pajak seri (2) pengampunan pajak tax amnesty (2) waktu pelayanan pengampunan (2) pelayanan pengampunan pajak (2) berhenti bekerja bagaimana (2) bekerja bagaimana npwp-nya (2) pph peraturan menteri (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun nbsp (2) yang tidak dikenai (2) tidak dikenai ppn (2) dan tempat terutang (2) tempat terutang ppn (2) waktu pelayanan (2) pelayanan pengampunan (2) berhenti bekerja (2) bekerja bagaimana (2) bagaimana npwp-nya (2) pph peraturan (2) peraturan menteri (2) menteri keuangan (2) undang-undang nomor (2) nomor tahun (2) tidak dikenai (2) dikenai ppn (2) tempat terutang (2) pelayanan (2) berhenti (2)