SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 56729 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya

 Peraturan Pajak TerbaruSenin 28 Des 2015 14:34Oktalista Putridibaca 8761 kaliUpdate Aturan Pajak

Peraturan Menteri Keuangan -Nomor : 193/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 22Senin 28 Des 2015 13:03Administratordibaca 50064 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 95182 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 5220 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 17790 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 23Senin 21 Des 2015 22:23Administratordibaca 3083 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 23 Peraturan Menteri Keuangan-244/PMK.03/2008   Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008    selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 47089 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 26Senin 7 Des 2015 22:22Administratordibaca 5295 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 15Ahad 6 Des 2015 05:50Administratordibaca 18844 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 15  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (10) menteri (8) formulir pajak - (5) formulir pajak (5) dasar hukum (5) menteri keuangan (5) formulir (5) berlaku (5) keuangan (5) terkait (5) peraturan menteri (4) keputusan menteri (4) pemotongan (4) keputusan (4) penghasilan (4) peraturan menteri keuangan (3) pph peraturan menteri (3) peraturan pajak (3) pph peraturan (3) menteri keuangan- (3) pajak penghasilan (3) update (3) nopember (3) keuangan- (3) pj berlaku januari (2) update peraturan pajak (2) peraturan pajak - (2) alat angkutan tertentu (2) pj berlaku nopember (2) regulasi terkait pph (2) terkait pph peraturan (2) menteri keuangan peraturan (2) keuangan peraturan pemerintah (2) peraturan pemerintah dan (2) pemerintah dan keputusan (2) dan keputusan menteri (2) keputusan menteri keuangan (2) menteri keuangan terkait (2) keuangan terkait dengan (2) terkait dengan nbsp (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun nbsp (2) keputusan menteri keuangan- (2) menteri keuangan- kmk (2) keuangan- kmk pemotongan (2) kmk pemotongan pajak (2) pemotongan pajak penghasilan (2) pajak penghasilan pasal (2) berlaku januari (2) update peraturan (2) alat angkutan (2) angkutan tertentu (2)