TAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti PajakSenin 18 Jul 2016 19:55Administratordibaca 2697 kaliArtikel PajakTAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti Pajak

Hari ini program pengampunan pajak dijadwalkan mulai berlaku secara efektif. Di tengah keraguan banyak pihak, pemerintah yakin bahwa program pengampunan pajak alias tax amnesty itu bakal menuai sukses.  selengkapnya

 Menghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?Jumat 15 Apr 2016 14:40Administratordibaca 2870 kaliArtikel PajakMenghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?

Kasus Panama Papers membuat para pemilik nama yang disebutkan dalam daftar bak kebakaran jenggot. Perdana Menteri Inggris David Cameron tak ketinggalan gusarnya ketika nama mendiang ayahnya Ian Cameron ikut disebutkan. Betapa tidak karena Cameron disangka telah mengambil keuntungan dari investasi off-shore untuk menunjang karier politiknya dengan mengelak dari membayar pajak kepada pemerintah  selengkapnya

 Tributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku AdaSabtu 20 Feb 2016 13:23Administratordibaca 3043 kaliArtikel PajakTributum Ergo Sum: Aku Membayar Pajak, Maka Aku Ada

Pada tahun 1637 Masehi seorang Descartes pernah berujar: “Cogito Ergo Sum” atau “Aku Berpikir Maka Aku Ada”. Kala itu, mendiang Descartes mungkin tidak pernah menduga bahwa 379 tahun kemudian ujarannya itu telah menginspirasi seorang abdi negara untuk membidani lahirnya artikel “Aku Membayar Pajak Maka Aku Ada” atau “Tributum Ergo Sum”.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 31/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 09:23Ridha Anantidibaca 3756 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2017Rabu 8 Nov 2017 13:33Ridha Anantidibaca 3258 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERLAKUAN TERHADAP PENERBITAN DAN/ATAU PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK TIDAK SAH OLEH WAJIB PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016Kamis 29 Sep 2016 11:06Ridha Anantidibaca 12498 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2958 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Memaksakan Kepatuhan Wajib PajakSenin 7 Mar 2016 16:33Administratordibaca 4491 kaliArtikel PajakMemaksakan Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan diberlakukannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul ‘Kepatuhan’ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu ‘mengurus’ atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bahkan akan muncul istilah “Urus dulu pajakmu sebelum mengurus lainnya”. Jika kepatuhan telah mendekati sempurna, diyakini kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti.  selengkapnya

 Musim SPT Telah Tiba, Ditunggu Partisipasi Wajib Pajak Orang PribadiRabu 2 Mar 2016 16:03Administratordibaca 2387 kaliArtikel PajakMusim SPT Telah Tiba, Ditunggu Partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun 2016 Pemerintah bersama DPR telah menetapkan bahwa total belanja negara adalah Rp2.095,7 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.822,5 triliun sehingga kekurangannya (defisit) sebesar Rp273,1 triliun harus ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp272,7 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp398,2 miliar.  selengkapnya

 Ada Pajak dalam Hubungan Antara Masyarakat dan PemerintahRabu 24 Feb 2016 10:01Administratordibaca 10178 kaliArtikel Pajak

Uraian kali ini disajikan oleh penulis secara tak biasa. Sengaja penulis susun dengan terbebas dari landasan yang beraroma landasan hukum dan sederet peraturan. Tujuan penulis sederhana yakni ingin mengetuk dan membangun kesadaran Wajib Pajak dengan mengedepankan logika dan filosofi yang melandasi munculnya kewajiban kita sebagai masyarakat untuk membayar pajak.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

artikel (7) artikel pajak (6) peraturan (6) membayar pajak (4) wajib pajak (4) pemerintah (4) membayar (4) peraturan pajak - (3) pengampunan pajak (3) peraturan pajak (3) dan pelaporan (3) faktur pajak (3) pengampunan (3) cameron (3) negara (3) pelaporan (3) faktur (3) kepatuhan (3) masyarakat (3) penulis (3) peraturan pajak - per (2) program pengampunan pajak (2) tributum ergo sum (2) aku membayar pajak (2) membayar pajak maka (2) perubahan kedua atas (2) kedua atas peraturan (2) atas peraturan direktur (2) peraturan direktur jenderal (2) direktur jenderal pajak (2) jenderal pajak nomor (2) pajak nomor per- (2) tentang tata cara (2) tata cara pembuatan (2) cara pembuatan dan (2) pembuatan dan pelaporan (2) dan pelaporan faktur (2) pelaporan faktur pajak (2) faktur pajak berbentuk (2) pajak berbentuk elektronik (2) pajak penghasilan pasal (2) wajib pajak dengan (2) program pengampunan (2) tax amnesty (2) tributum ergo (2) aku membayar (2) perubahan kedua (2) atas peraturan (2) peraturan direktur (2) direktur jenderal (2) jenderal pajak (2) pajak nomor (2)