Artikel

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2019Rabu 23 Jan 2019 09:02Ridha Anantidibaca 15737 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2018Jumat 26 Jan 2018 14:51Ridha Anantidibaca 27006 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014 TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016Kamis 29 Sep 2016 11:06Ridha Anantidibaca 12494 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015Selasa 5 Jan 2016 11:56Ridha Anantidibaca 19037 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 182/PMK.03/2015Rabu 30 Sep 2015 12:59Ridha Anantidibaca 2110 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK, PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK. selengkapnya

Komputasi Awan dan Pemanfaatannya di Sektor PajakRabu 20 Apr 2016 19:53Administratordibaca 3170 kaliArtikel Pajak

Komputasi awan (cloud computing) merupakan salah satu tren teknologi yang tidak bisa dihindari. Komputasi awan mampu menggantikan pusat data yang kaku, dengan layanan yang sesuai kebutuhan, bisa diakses dari mana pun, hemat sumber daya, elastis, dan terukur. Pemanfaatan komputasi awan begitu luas dan telah masuk ke semua aspek kehidupan modern. selengkapnya

Mengajukan Keberatan atau Gugatan Pajak? Mana yang Lebih Menguntungkan?Senin 14 Mar 2016 18:43Administratordibaca 14139 kaliArtikel Pajak

Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak. selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.010/2018Rabu 4 Apr 2018 16:03Ridha Anantidibaca 5386 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PEMBERIAN FASILITAS PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 262/PMK.03/2010Senin 23 Nov 2015 14:03Oktalista Putridibaca 5447 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI, ANGGOTA POLRI, DAN PENSIUNANNYA ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009Senin 19 Okt 2015 14:04Oktalista Putridibaca 2352 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS selengkapnya

1 234 5