Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau TerlampauiRabu 3 Feb 2016 09:40Administratordibaca 4338 kaliArtikel PajakRevaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui

“Aset melonjak Rp800 triliun”,judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 02/PJ/2019Rabu 23 Jan 2019 09:02Ridha Anantidibaca 15712 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010Kamis 30 Des 2010 13:56Ridha Anantidibaca 3202 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.03/2018Senin 19 Feb 2018 14:06Ridha Anantidibaca 6851 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 25Rabu 23 Des 2015 16:19Administratordibaca 28412 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 192/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 16:39Oktalista Putridibaca 2634 kaliPeraturan Pajak - PPN

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PPN YANG SEHARUSNYA TIDAK MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TELAH MENDAPAT FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PPN YANG DIGUNAKAN TIDAK SESUAI DENGAN TUJUAN SEMULA ATAU DIPINDAHTANGANKAN KEPADA PIHAK LAIN BAIK SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA SERTA PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PPN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015Kamis 7 Jan 2016 13:53Oktalista Putridibaca 6558 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255/PMK.03/2008Selasa 1 Sep 2015 12:24Oktalista Putridibaca 1350 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 16/PJ/2016Kamis 29 Sep 2016 11:06Ridha Anantidibaca 12485 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2015Selasa 5 Jan 2016 11:56Ridha Anantidibaca 19029 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (9) penghasilan (9) peraturan pajak - (8) peraturan pajak (8) pajak penghasilan (8) pajak penghasilan pasal (5) penghasilan pasal (5) wajib pajak (4) tertentu (4) alat angkutan tertentu (3) tidak dipungut (3) alat angkutan (3) angkutan tertentu (3) orang pribadi (3) keuangan (3) teknis (3) pembayaran (3) dipungut (3) penyerahan (3) angkutan (3) peraturan pajak - per (2) peraturan pajak - pmk (2) nomor tahun tentang (2) pajak penghasilan dalam (2) penghasilan dalam tahun (2) mendapat fasilitas tidak (2) fasilitas tidak dipungut (2) tidak dipungut pajak (2) dipungut pajak pertambahan (2) pajak pertambahan nilai (2) penyerahan alat angkutan (2) angkutan tertentu yang (2) badan usaha milik (2) pj pedoman teknis (2) pedoman teknis tata (2) teknis tata cara (2) tata cara pemotongan (2) cara pemotongan penyetoran (2) pemotongan penyetoran dan (2) penyetoran dan pelaporan (2) dan pelaporan pajak (2) pelaporan pajak penghasilan (2) penghasilan pasal dan (2) atau pajak penghasilan (2) penghasilan pasal sehubungan (2) pasal sehubungan dengan (2) sehubungan dengan pekerjaan (2) dengan pekerjaan jasa (2) pekerjaan jasa dan (2) jasa dan kegiatan (2) dan kegiatan orang (2) kegiatan orang pribadi (2)