Mengapa Harus Tax Amnesty?Senin 2 Mei 2016 18:59Administratordibaca 6151 kaliArtikel PajakMengapa Harus Tax Amnesty?

Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2015Selasa 29 Des 2015 14:47Ridha Anantidibaca 7717 kaliPeraturan Pajak - KUP

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK  selengkapnya

 Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib PajakSabtu 9 Jan 2016 13:05Administratordibaca 10957 kaliArtikel PajakMenyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.  selengkapnya

 APBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus JumboSelasa 12 Apr 2016 11:13Administratordibaca 3378 kaliArtikel PajakAPBN, Tax Amnesty dan Misteri Kasus Jumbo

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mengevaluasi APBN 2016. Skenario penyusunan rancangan APBN-P tanpa memasukkan perhitungan tax amnesty atau pengampunan pajak. DPR belum juga mengesahkan RUU Tax Amnesty (Republika Online, 16/3/2016). Tapi desakan pengesahan begitu hebat. Kenapa?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 76/PMK.03/2011Selasa 3 Nov 2015 12:42Oktalista Putridibaca 3633 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 Bukan Soal Mengampuni PengemplangSenin 18 Jul 2016 13:44Administratordibaca 2214 kaliArtikel PajakBukan Soal Mengampuni Pengemplang

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak. Isu yang paling sering mengemuka adalah bahwa program tersebut merupakan pengampunan kepada mereka yang selama ini mengemplang pajak, yang semestinya dianggap kriminal. Jika benar, ini tentu sangat tidak adil bagi pembayar pajak yan  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK.03/2015Rabu 30 Sep 2015 12:57Ridha Anantidibaca 4613 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK PER 03/PJ/2015Ahad 1 Mar 2015 12:54Ridha Anantidibaca 5734 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN ELEKTRONIK  selengkapnya

 Harga Pengampunan PajakRabu 20 Apr 2016 12:59Administratordibaca 2019 kaliArtikel PajakHarga Pengampunan Pajak

Cerita terkini mengindikasikan wacana pengampunan pajak akan segera terealisasi. Sayangnya, kajian lengkap termasuk analisis kuantitatif yang mendasari wacana ini, sepengetahuan penulis, belum pernah diungkapkan secara lengkap dan menjadi bagian dari debat publik.  selengkapnya

 Pengetahuan Umum PajakSelasa 22 Des 2015 15:30Administratordibaca 18971 kaliPengantar

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarbesarnya kemakmuran rakyat.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

tax amnesty (6) amnesty (6) pengampunan (6) pengampunan pajak (5) peraturan pajak - (4) artikel pajak (4) peraturan pajak (4) artikel (4) peraturan (4) sumbangan (4) penegakan hukum (3) pemerintah (3) penegakan (3) peraturan pajak - pmk (2) pengampunan pajak tax (2) pajak tax amnesty (2) tata cara penghitungan (2) cara penghitungan dan (2) penghitungan dan pengembalian (2) dan pengembalian kelebihan (2) pengembalian kelebihan pembayaran (2) kelebihan pembayaran pajak (2) tahun penegakan hukum (2) penegakan hukum bagi (2) hukum bagi wajib (2) bagi wajib pajak (2) cara penghitungan (2) penghitungan dan (2) dan pengembalian (2) pengembalian kelebihan (2) kelebihan pembayaran (2) pembayaran pajak (2) tahun penegakan (2) wajib pajak (2) panama (2) perusahaan (2) indonesia (2) penghitungan (2) pengembalian (2) kelebihan (2) pembayaran (2) program (2) kepada (2) wacana (2) lengkap (2) negara (2) artikel pajak - mengapa (1) pajak - mengapa harus (1) mengapa harus tax amnesty (1) harus tax amnesty kegaduhan (1) tax amnesty kegaduhan skandal (1) amnesty kegaduhan skandal internasional (1)