KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 600/KMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 11:23Administratordibaca 2949 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENETAPAN BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 21Selasa 29 Des 2015 22:21Administratordibaca 3497 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderal  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009Rabu 25 Nov 2015 13:31Oktalista Putridibaca 5691 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009  selengkapnya

 SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015Senin 25 Jan 2016 20:31Oktalista Putridibaca 8606 kaliPeraturan Pajak - KUP

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING  selengkapnya

 Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran PajakRabu 6 Jan 2016 16:31Administratordibaca 99896 kaliAdministrasi Perpajakan

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?  selengkapnya

 PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong MewahRabu 16 Des 2015 14:31Oktalista Putridibaca 5350 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 22Jumat 4 Des 2015 14:01Administratordibaca 35298 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 22  selengkapnya

 e-FakturRabu 25 Nov 2015 17:31Administratordibaca 2871 kaliQ & A Pajak

Apa itu e-Faktur? Kapan e-Faktur diberlakukan? Bagaimana langkah-langkah menggunakan e-Faktur? Apa keuntungan menggunakan e-Faktur?  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (8) e-faktur (5) peraturan pajak - (3) menteri keuangan (3) pajak penghasilan (3) peraturan pajak (3) terkait (3) menteri (3) keuangan (3) penghasilan (3) indonesia (3) peraturan menteri keuangan (2) nbsp peraturan direktur (2) peraturan direktur jenderal (2) pajak penghasilan pasal (2) nomor pmk peraturan (2) peraturan menteri (2) nbsp peraturan (2) peraturan direktur (2) direktur jenderal (2) penghasilan pasal (2) orang pribadi (2) pmk peraturan (2) republik indonesia (2) e-faktur apa (2) menggunakan e-faktur (2) direktur (2) pemotongan (2) pelaporan (2) aturan (2) penghitungan (2) menggunakan (2) kmk kmk penetapan bank (1) kmk penetapan bank persepsi (1) penetapan bank persepsi yang (1) bank persepsi yang bertindak (1) persepsi yang bertindak sebagai (1) yang bertindak sebagai penerima (1) bertindak sebagai penerima uang (1) sebagai penerima uang tebusan (1) penerima uang tebusan dalam (1) uang tebusan dalam rangka (1) tebusan dalam rangka pelaksanaan (1) dalam rangka pelaksanaan pengampunan (1) rangka pelaksanaan pengampunan pajak (1) pelaksanaan pengampunan pajak regulasi (1) pengampunan pajak regulasi terkait (1) pajak regulasi terkait pph (1) regulasi terkait pph peraturan (1) terkait pph peraturan menteri (1) pph peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan peraturan (1)