Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 5306 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya

 Pajak PenghasilanRabu 2 Des 2015 09:41Administratordibaca 3279 kaliPengantar

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 26Selasa 1 Des 2015 10:02Administratordibaca 7956 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 26  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162/PMK.011/2012Senin 30 Nov 2015 13:58Administratordibaca 2601 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 76/PMK.03/2011Selasa 3 Nov 2015 12:42Oktalista Putridibaca 3634 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TATA CARA PENCATATAN DAN PELAPORAN SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:41Administratordibaca 1639 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PMK.03/2010Kamis 8 Okt 2015 12:35Oktalista Putridibaca 14632 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BIAYA PROMOSI YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993Selasa 15 Sep 2015 12:39Oktalista Putridibaca 2678 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (8) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) penghasilan (6) sumbangan (4) direktur jenderal pajak (3) direktur jenderal (3) jenderal pajak (3) pajak penghasilan (3) wajib pajak (3) direktur (3) peraturan pajak - pmk (2) peraturan direktur jenderal (2) yang dapat dikurangkan (2) dapat dikurangkan dari (2) dikurangkan dari penghasilan (2) dari penghasilan bruto (2) penghasilan bruto peraturan (2) bruto peraturan pajak (2) jenderal pajak nomor (2) peraturan direktur (2) dapat dikurangkan (2) dikurangkan dari (2) dari penghasilan (2) penghasilan bruto (2) bruto peraturan (2) pajak nomor (2) update (2) pemotongan (2) indonesia (2) penghitungan (2) pelaporan (2) fasilitas (2) dikurangkan (2) update peraturan pajak - (1) peraturan pajak - update (1) pph pasal dasar pengenaan (1) pasal dasar pengenaan pajak (1) dasar pengenaan pajak dpp (1) pengenaan pajak dpp dan (1) pajak dpp dan pemotongan (1) dpp dan pemotongan pph (1) dan pemotongan pph pasal (1) pemotongan pph pasal terbaru (1) pph pasal terbaru berdasarkan (1) pasal terbaru berdasarkan peraturan (1) terbaru berdasarkan peraturan direktur (1) berdasarkan peraturan direktur jenderal (1) peraturan direktur jenderal pajak (1) direktur jenderal pajak per- (1) jenderal pajak per- pj (1) pajak - pajak penghasilan (1)