Aplikasi Ilmu Ekonomi Perilaku Untuk Meningkatkan Kepatuhan PajakSelasa 12 Jan 2016 19:56Administratordibaca 5963 kaliArtikel Pajak

Meningkatkan kepatuhan pajak (tax compliance) khususnya kepatuhan yang bersifat sukarela (voluntary) merupakan salah satu sasaran utama yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan yang meningkat pada akhirnya akan berpengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak.  selengkapnya

 UPDATE ATURAN PAJAK PER-36/PJ/2015Senin 11 Jan 2016 19:57Oktalista Putridibaca 3224 kaliUpdate Aturan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2015 yang merupakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA  selengkapnya

 Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib PajakSabtu 9 Jan 2016 13:05Administratordibaca 10967 kaliArtikel PajakMenyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.  selengkapnya

 Apakah yang dimaksud dengan PPN?Rabu 6 Jan 2016 14:48Administratordibaca 4375 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean  selengkapnya

 Apakah Anda PKP atau Pengusaha Kecil?Selasa 5 Jan 2016 14:44Administratordibaca 4924 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  selengkapnya

 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPNSenin 4 Jan 2016 16:02Administratordibaca 6953 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN  selengkapnya

 TARIF PPN & PPnBMAhad 3 Jan 2016 16:10Administratordibaca 19608 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

TARIF PPN & PPnBM  selengkapnya

 Saat dan Tempat Terutang PPNJumat 1 Jan 2016 15:55Administratordibaca 24705 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut kami informasikan mengenai Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016Senin 8 Ags 2016 11:45Ridha Anantidibaca 5655 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991Kamis 6 Ags 2015 13:03Oktalista Putridibaca 14293 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

artikel pajak (7) artikel (7) peraturan (6) barang (6) jenderal pajak (5) wajib pajak (4) kepatuhan (4) peraturan pajak - (3) peraturan direktur jenderal (3) direktur jenderal pajak (3) peraturan pajak (3) peraturan direktur (3) direktur jenderal (3) penegakan hukum (3) terutang ppn (3) direktur (3) penghasilan (3) penegakan (3) penyerahan (3) pengusaha (3) dikenai (3) terutang (3) peraturan direktur jenderal pajak (2) meningkatkan kepatuhan pajak (2) direktorat jenderal pajak (2) jenderal pajak nomor (2) pajak nomor per- (2) tahun penegakan hukum (2) penegakan hukum bagi (2) hukum bagi wajib (2) bagi wajib pajak (2) pajak pertambahan nilai (2) penyerahan barang kena (2) barang kena pajak (2) yang tidak dikenai (2) tidak dikenai ppn (2) dan tempat terutang (2) tempat terutang ppn (2) dan atau bangunan (2) meningkatkan kepatuhan (2) kepatuhan pajak (2) kepatuhan yang (2) direktorat jenderal (2) pajak nomor (2) yang merupakan (2) pajak penghasilan (2) tahun penegakan (2) pajak pertambahan (2) pertambahan nilai (2) penyerahan barang (2) barang kena (2) tidak dikenai (2)