SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015Senin 25 Jan 2016 20:31Oktalista Putridibaca 8598 kaliPeraturan Pajak - KUP

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING  selengkapnya

 UPDATE ATURAN PAJAK PER-36/PJ/2015Senin 11 Jan 2016 19:57Oktalista Putridibaca 3214 kaliUpdate Aturan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2015 yang merupakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 21Selasa 29 Des 2015 22:21Administratordibaca 3488 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderal  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 22Senin 28 Des 2015 22:23Administratordibaca 2063 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 22 Peraturan Menteri Keuangan-253/PMK.03/2008 Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Dari Pembeli Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah   Peraturan Menteri Keuangan -90/PMK.03/2015 Perubahan Atas Peraturan Menteri  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 11:21Administratordibaca 1229 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016Jumat 15 Jul 2016 14:44Ridha Anantidibaca 3450 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 156/PMK.010/2015Jumat 15 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1510 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 156/PMK.010/2015  selengkapnya

 Manfaat Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:31Administratordibaca 8127 kaliPengampunan PajakManfaat Pengampunan Pajak

Manfaat Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut  selengkapnya

 PENGUMUMAN NOMOR PENG - 03/PJ.09/2016Rabu 30 Mar 2016 10:36Oktalista Putridibaca 1893 kaliUpdate Aturan Pajak

PENGUMUMAN NOMOR PENG - 03/PJ.09/2016 TENTANG PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016 TIDAK DIKENAKAN SANKSI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/PMK.010/2016Rabu 28 Des 2016 15:11Ridha Anantidibaca 3032 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU  selengkapnya

2526272829

 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2020 (2)
2019 (4)
2018 (23)
2017 (28)
2016 (143)
2015 (91)
2014 (4)
2013 (4)
2012 (1)
2010 (2)
2009 (3)
2008 (3)
2002 (1)
2000 (2)
1999 (1)
1997 (1)
1996 (2)
1995 (1)
1994 (1)


KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (20) menteri (8) peraturan pajak - (6) peraturan direktur jenderal (6) peraturan pajak (6) pajak penghasilan (6) peraturan direktur (6) direktur jenderal (6) peraturan menteri (6) menteri keuangan (6) penghasilan (6) direktur (6) keuangan (6) jenderal pajak (5) perubahan (5) terkait (5) direktur jenderal pajak (4) peraturan menteri keuangan (4) wajib pajak (4) atas peraturan (4) peraturan direktur jenderal pajak (3) jenderal pajak nomor (3) pajak nomor per- (3) pph peraturan menteri (3) orang pribadi (3) pajak nomor (3) pph peraturan (3) nbsp peraturan (3) pengampunan pajak (3) pengampunan (3) direktur jenderal pajak nomor (2) jenderal pajak nomor per- (2) surat pemberitahuan tahunan (2) pemberitahuan tahunan pajak (2) tahunan pajak penghasilan (2) pajak penghasilan wajib (2) penghasilan wajib pajak (2) wajib pajak orang (2) pajak orang pribadi (2) update peraturan pajak (2) atas peraturan direktur (2) pj tentang bentuk (2) tentang bentuk formulir (2) bentuk formulir surat (2) wajib pajak badan (2) regulasi terkait pph (2) terkait pph peraturan (2) menteri keuangan peraturan (2) keuangan peraturan pemerintah (2) peraturan pemerintah dan (2) pemerintah dan keputusan (2) dan keputusan menteri (2)