Artikel

Regulasi Terkait PPh 26Senin 7 Des 2015 22:22Administratordibaca 5454 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PMK.03/2008Selasa 13 Okt 2015 13:50Oktalista Putridibaca 5652 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3c) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI selengkapnya

Surat Setoran PajakRabu 6 Jan 2016 13:51Administratordibaca 6282 kaliFormulir Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) selengkapnya

Contoh Penghitungan PPh 21Selasa 8 Des 2015 18:11Administratordibaca 27607 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 selengkapnya

Cara Menghitung Pajak UMKM yang disetor sendiriSelasa 2 Okt 2018 15:44Ridha Anantidibaca 7392 kaliArtikel Pajak

Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. selengkapnya

Update Aturan Pajak PMK NOMOR 196/PMK.010/2016Jumat 15 Des 2017 10:36Ridha Anantidibaca 1785 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 196/PMK.010/2016 selengkapnya

Formulir Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:29Administratordibaca 4829 kaliPengampunan Pajak

Formulir Pengampunan Pajak selengkapnya

1 Juli 2016, Seluruh PKP Wajib Menggunaan e-FakturSelasa 21 Jun 2016 12:48Administratordibaca 4266 kaliArtikel Pajak

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak. selengkapnya

Layakkah Tarif Tebusan Tax Amnesty yang Diajukan?Kamis 2 Jun 2016 10:01Administratordibaca 4432 kaliArtikel Pajak

Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu. selengkapnya

UPDATE ATURAN PAJAK PER-36/PJ/2015Senin 11 Jan 2016 19:57Oktalista Putridibaca 3228 kaliUpdate Aturan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2015 yang merupakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA selengkapnya

25 262728 29