UPDATE ATURAN PAJAK PER-36/PJ/2015Senin 11 Jan 2016 19:57Oktalista Putridibaca 3209 kaliUpdate Aturan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2015 yang merupakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA  selengkapnya

 Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran PajakRabu 6 Jan 2016 16:31Administratordibaca 99873 kaliAdministrasi Perpajakan

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?  selengkapnya

 Regulasi Terkait Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 15:16Administratordibaca 2223 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai   Peraturan Menteri Keuangan – 193/PMK.03/2015 Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu     Peraturan Menteri  selengkapnya

 Update DPP PPh Pasal 21Kamis 24 Des 2015 14:35Oktalista Putridibaca 5294 kaliUpdate Aturan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan pemotongan PPh Pasal 21 terbaru berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2015  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 22Jumat 4 Des 2015 14:01Administratordibaca 35268 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 22  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 23Kamis 3 Des 2015 14:25Administratordibaca 45173 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 23 ATAS JASA TERTENTU (SERVICE MESIN ATAU KOMPUTER)  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 36/PJ/2015Senin 12 Okt 2015 13:45Ridha Anantidibaca 3916 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) direktur jenderal pajak (6) direktur jenderal (6) jenderal pajak (6) direktur (6) peraturan direktur jenderal (5) peraturan direktur (5) peraturan direktur jenderal pajak (4) wajib pajak (4) menteri (4) penghitungan (4) peraturan pajak - (3) jenderal pajak nomor (3) pajak nomor per- (3) pajak pertambahan nilai (3) peraturan pajak (3) pajak nomor (3) pajak pertambahan (3) pertambahan nilai (3) peraturan menteri (3) menteri keuangan (3) update (3) terkait (3) keuangan (3) tertentu (3) pemotongan (3) direktur jenderal pajak nomor (2) jenderal pajak nomor per- (2) update peraturan pajak (2) tentang perubahan ketiga (2) perubahan ketiga atas (2) ketiga atas peraturan (2) atas peraturan direktur (2) tentang bentuk formulir (2) bentuk formulir surat (2) formulir surat pemberitahuan (2) surat pemberitahuan tahunan (2) pemberitahuan tahunan pajak (2) tahunan pajak penghasilan (2) pajak penghasilan wajib (2) penghasilan wajib pajak (2) wajib pajak orang (2) pajak orang pribadi (2) orang pribadi dan (2) pribadi dan wajib (2) wajib pajak badan (2) pajak badan beserta (2) badan beserta petunjuk (2) beserta petunjuk pengisiannya (2) peraturan menteri keuangan (2) nbsp peraturan menteri (2) alat angkutan tertentu (2)