PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26Rabu 16 Des 2015 14:33Oktalista Putridibaca 8491 kaliUpdate Aturan Pajak

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKP  selengkapnya

 Pajak PenghasilanRabu 2 Des 2015 09:41Administratordibaca 3301 kaliPengantar

Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6455 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya

2122232425

 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2020 (2)
2019 (4)
2018 (23)
2017 (28)
2016 (143)
2015 (91)
2014 (4)
2013 (4)
2012 (1)
2010 (2)
2009 (3)
2008 (3)
2002 (1)
2000 (2)
1999 (1)
1997 (1)
1996 (2)
1995 (1)
1994 (1)


KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (6) penghasilan (4) wajib pajak (3) dirjen (3) peraturan pajak - (2) teknis pemotongan pph (2) pemotongan pph pasal (2) wajib pajak yang (2) peraturan pajak (2) teknis pemotongan (2) pemotongan pph (2) peraturan ini (2) pajak penghasilan (2) norma penghitungan (2) penghasilan neto (2) teknis (2) pemotongan (2) terkait (2) indonesia (2) penghitungan (2) update peraturan pajak - (1) peraturan pajak - per (1) no pj tentang petunjuk (1) pj tentang petunjuk teknis (1) tentang petunjuk teknis pemotongan (1) petunjuk teknis pemotongan pph (1) teknis pemotongan pph pasal (1) pemotongan pph pasal terkait (1) pph pasal terkait dengan (1) pasal terkait dengan adanya (1) terkait dengan adanya per (1) dengan adanya per dirjen (1) dirjen no pj sehubungan (1) no pj sehubungan dengan (1) pj sehubungan dengan teknis (1) sehubungan dengan teknis pemotongan (1) dengan teknis pemotongan pph (1) pemotongan pph pasal bagi (1) wp maka kami informasikan (1) maka kami informasikan bahwa (1) kami informasikan bahwa dengan (1) informasikan bahwa dengan berlakunya (1) bahwa dengan berlakunya peraturan (1) dengan berlakunya peraturan ini (1) berlakunya peraturan ini maka (1) peraturan ini maka peraturan (1) ini maka peraturan dirjen (1) maka peraturan dirjen pajak (1) peraturan dirjen pajak nomor (1) dirjen pajak nomor per- (1) nomor per- pj dicabut (1) per- pj dicabut peraturan (1)