PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013Rabu 11 Nov 2015 13:13Oktalista Putridibaca 6881 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991Kamis 6 Ags 2015 13:03Oktalista Putridibaca 14310 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995Rabu 8 Feb 1995 15:58Ridha Anantidibaca 1680 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002Ahad 30 Ags 2015 14:16Oktalista Putridibaca 28018 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5742 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6461 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya

 Update Aturan Pajak NOMOR PER - 31/PJ/2017Senin 8 Jan 2018 10:01Ridha Anantidibaca 4205 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 31/PJ/2017  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/1999Senin 14 Sep 2015 13:52Oktalista Putridibaca 4322 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM  selengkapnya

 Keterangan Pers Kementerian Keuangan tentang Tax AmnestyRabu 20 Jul 2016 10:04Administratordibaca 1689 kaliPengampunan PajakKeterangan Pers Kementerian Keuangan tentang Tax Amnesty

Keterangan Pers Kementerian Keuangan tentang Tax Amnesty  selengkapnya

 PENGUMUMAN NOMOR PENG - 03/PJ.09/2016Rabu 30 Mar 2016 10:36Oktalista Putridibaca 1925 kaliUpdate Aturan Pajak

PENGUMUMAN NOMOR PENG - 03/PJ.09/2016 TENTANG PELAPORAN PAJAK ELEKTRONIK SAMPAI DENGAN 30 APRIL 2016 TIDAK DIKENAKAN SANKSI  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (13) penghasilan (12) peraturan pajak - (8) peraturan pajak (8) pajak penghasilan (6) pajak penghasilan atas (5) penghasilan atas (5) atas penghasilan (4) terkait (4) keuangan (4) tahun pajak penghasilan (3) tahun pajak (3) wajib pajak (3) nomor tahun (3) peraturan pemerintah (3) tax amnesty (3) perusahaan (3) pemerintah (3) amnesty (3) tahun pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas penghasilan (2) yang diterima atau (2) diterima atau diperoleh (2) atau diperoleh wajib (2) diperoleh wajib pajak (2) wajib pajak yang (2) nomor tahun pajak (2) nbsp peraturan pemerintah (2) penghasilan atas bunga (2) atas bunga deposito (2) bunga deposito dan (2) deposito dan tabungan (2) keterangan pers kementerian (2) pers kementerian keuangan (2) kementerian keuangan tentang (2) keuangan tentang tax (2) tentang tax amnesty (2) yang diterima (2) diterima atau (2) atau diperoleh (2) diperoleh wajib (2) penjualan saham (2) menteri keuangan (2) nbsp peraturan (2) bunga deposito (2) deposito dan (2) dan tabungan (2) norma penghitungan (2) penghasilan neto (2) keterangan pers (2) pers kementerian (2) kementerian keuangan (2)