Regulasi Terkait PPh 26Senin 7 Des 2015 22:22Administratordibaca 5454 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162/PMK.011/2012Senin 30 Nov 2015 13:58Administratordibaca 2616 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009Rabu 25 Nov 2015 13:31Oktalista Putridibaca 5705 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.03/2009Selasa 15 Sep 2015 12:34Oktalista Putridibaca 5379 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83/PMK.03/2009Kamis 10 Sep 2015 12:31Oktalista Putridibaca 2114 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ/2014Rabu 22 Okt 2014 12:18Ridha Anantidibaca 862 kaliPeraturan Pajak - KUP

RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE-32/PJ/2014 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995Rabu 8 Feb 1995 15:58Ridha Anantidibaca 1677 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (10) penghasilan (9) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) menteri (5) pajak penghasilan (4) peraturan pajak - pmk (3) menteri keuangan (3) keputusan menteri (3) atas penghasilan (3) keuangan (3) keputusan (3) perusahaan (3) peraturan menteri keuangan (2) keputusan menteri keuangan- (2) menteri keuangan- kmk (2) keuangan- kmk pemotongan (2) kmk pemotongan pajak (2) pemotongan pajak penghasilan (2) pajak penghasilan pasal (2) nomor pmk peraturan (2) pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas penghasilan (2) peraturan menteri (2) peraturan pemerintah (2) menteri keuangan- (2) keuangan- kmk (2) kmk pemotongan (2) pemotongan pajak (2) penghasilan pasal (2) pmk peraturan (2) nomor tahun (2) penghasilan atas (2) terkait (2) pemerintah (2) keuangan- (2) pemotongan (2) asuransi (2) tertentu (2) pelaksanaan (2) regulasi terkait pph peraturan (1) terkait pph peraturan menteri (1) pph peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan peraturan (1) menteri keuangan peraturan pemerintah (1) keuangan peraturan pemerintah dan (1) peraturan pemerintah dan keputusan (1) pemerintah dan keputusan menteri (1) dan keputusan menteri keuangan (1) keputusan menteri keuangan terkait (1) menteri keuangan terkait dengan (1) keuangan terkait dengan nbsp (1)