Memaksakan Kepatuhan Wajib PajakSenin 7 Mar 2016 16:33Administratordibaca 4497 kaliArtikel PajakMemaksakan Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan diberlakukannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul ‘Kepatuhan’ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu ‘mengurus’ atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bahkan akan muncul istilah “Urus dulu pajakmu sebelum mengurus lainnya”. Jika kepatuhan telah mendekati sempurna, diyakini kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti.  selengkapnya

 Apakah yang dimaksud dengan PPN?Rabu 6 Jan 2016 14:48Administratordibaca 4375 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean  selengkapnya

 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPNSenin 4 Jan 2016 16:02Administratordibaca 6952 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN  selengkapnya

 TARIF PPN & PPnBMAhad 3 Jan 2016 16:10Administratordibaca 19608 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

TARIF PPN & PPnBM  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015Jumat 1 Jan 2016 13:17Oktalista Putridibaca 18240 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244/PMK.03/2008Rabu 9 Des 2015 14:10Oktalista Putridibaca 6721 kaliPeraturan Pajak - PPh 23

JENIS JASA LAIN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C ANGKA 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 22Jumat 4 Des 2015 14:01Administratordibaca 35299 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 22  selengkapnya

 Bayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan PraktisKamis 28 Jul 2016 11:15Administratordibaca 10072 kaliArtikel PajakBayar Pajak Dengan e-Billing Mudah dan Praktis

Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:17Administratordibaca 8028 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 13/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:12Administratordibaca 1958 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

artikel pajak (5) artikel (5) undang-undang nomor tahun (3) undang-undang nomor (3) nomor tahun (3) kepatuhan (3) layanan (3) barang (3) penghitungan (3) undang-undang (3) sistem (3) penerimaan (3) yang tidak dikenai (2) tidak dikenai ppn (2) peraturan pajak - (2) nomor tahun tentang (2) pajak dengan (2) layanan publik (2) akan muncul (2) tidak dikenai (2) dikenai ppn (2) peraturan pajak (2) tahun tentang (2) penerimaan negara (2) tax amnesty (2) surat pernyataan (2) publik (2) muncul (2) mengurus (2) dimaksud (2) dikenai (2) peraturan (2) penghasilan (2) sebagaimana (2) terakhir (2) negara (2) amnesty (2) pernyataan (2) artikel pajak - memaksakan (1) pajak - memaksakan kepatuhan (1) - memaksakan kepatuhan wajib (1) memaksakan kepatuhan wajib pajak (1) kepatuhan wajib pajak dengan (1) wajib pajak dengan diberlakukannya (1) pajak dengan diberlakukannya kswp (1) dengan diberlakukannya kswp pada (1) diberlakukannya kswp pada setiap (1) kswp pada setiap layanan (1) pada setiap layanan publik (1) setiap layanan publik maka (1) layanan publik maka akan (1) publik maka akan muncul (1)