Kode Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam NegeriJumat 1 Jan 2016 03:06Administratordibaca 11381 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411221 Untuk Jenis Pajak PPnBM Dalam Negeri  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM ImporJumat 1 Jan 2016 02:41Administratordibaca 2324 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411222 Untuk Jenis Pajak PPnBM Impor  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2)Rabu 30 Des 2015 16:02Administratordibaca 78487 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 4 AYAT (2)  selengkapnya

 PMK -90/PMK.03/2015 tentang PPh Pasal 22 atas Barang yang Tergolong MewahRabu 16 Des 2015 14:31Oktalista Putridibaca 5323 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK -90/PMK.03/2015  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 25Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 26218 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 25  selengkapnya

 e-FakturRabu 25 Nov 2015 17:31Administratordibaca 2843 kaliQ & A Pajak

Apa itu e-Faktur? Kapan e-Faktur diberlakukan? Bagaimana langkah-langkah menggunakan e-Faktur? Apa keuntungan menggunakan e-Faktur?  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009Rabu 25 Nov 2015 13:31Oktalista Putridibaca 5647 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2008Selasa 15 Sep 2015 14:07Oktalista Putridibaca 5406 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993Selasa 15 Sep 2015 12:39Oktalista Putridibaca 2666 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 11/PJ.42/1993  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6390 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (6) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) penghitungan (5) e-faktur (5) kode jenis setoran (4) jenis setoran akun (4) setoran akun pajak (4) akun pajak untuk (4) pajak untuk jenis (4) untuk jenis pajak (4) jenis pajak ppnbm (4) jenis setoran (4) setoran akun (4) untuk jenis (4) jenis pajak (4) pajak ppnbm (4) setoran (4) kode jenis setoran akun (3) jenis setoran akun pajak (3) setoran akun pajak untuk (3) akun pajak untuk jenis (3) pajak untuk jenis pajak (3) untuk jenis pajak ppnbm (3) menggunakan (3) penghasilan (3) peraturan pajak - pmk (2) administrasi perpajakan - (2) perpajakan - kode (2) pajak ppnbm dalam (2) ppnbm dalam negeri (2) pajak ppnbm impor (2) penghitungan pajak - (2) barang yang tergolong (2) nomor pmk peraturan (2) administrasi perpajakan (2) perpajakan - (2) ppnbm dalam (2) dalam negeri (2) ppnbm impor (2) penghitungan pajak (2) barang yang (2) yang tergolong (2) e-faktur apa (2) menggunakan e-faktur (2) pmk peraturan (2) wajib pajak (2) norma penghitungan (2) penghasilan neto (2) administrasi (2) perpajakan (2) negeri (2)