KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 434/KMK.04/1999Senin 14 Sep 2015 13:52Oktalista Putridibaca 4277 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP ATAS PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN SAHAM  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 26Senin 7 Des 2015 22:22Administratordibaca 5416 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 26 Keputusan Menteri Keuangan-624/KMK.04/1994 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Berupa Premi Asuransi Dan Premi Reasuransi Yang Dibayar Kepada Perusahaan Asuransi Di Luar Negeri   Keputusan Menteri Keuangan-434/KMK.04/1999 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 21Selasa 8 Des 2015 18:11Administratordibaca 27562 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21  selengkapnya

 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP) PPNSabtu 2 Jan 2016 16:04Administratordibaca 13149 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, berupa: Jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994Selasa 14 Jul 2015 13:51Oktalista Putridibaca 5644 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009Rabu 25 Nov 2015 13:31Oktalista Putridibaca 5648 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009  selengkapnya

 Sekilas Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:41Administratordibaca 5328 kaliPengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.  selengkapnya

 PNS dan E-FilingRabu 30 Mar 2016 14:48Administratordibaca 4307 kaliArtikel PajakPNS dan E-Filing

Akhir Maret ini santer terdengar kata-kata e-Filing dimana-mana. Mulai dari PNS, anak muda, hingga berita di berbagai media cetak maupun elektronik, semua membicarakan e-Filing. Lalu, Apa itu e-Filing?  selengkapnya

 PAJAK UNTUK KITA, Haruskah Mengeluh atau Mensyukuri?Ahad 10 Jan 2016 12:29Administratordibaca 5732 kaliArtikel Pajak

Haruskah kita mengeluh atau mensyukuri dengan sistem perpajakan di Indonesia? Sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara asing yang tinggal di Indonesia wajib mentaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Kita sebagai anggota atau warga negara dari Indonesia perlu mendukung keberlangsungan negara ini agar roda kehidupan di Indonesia tetap dapat berjalan dan berlanjut.  selengkapnya

 Apakah Anda PKP atau Pengusaha Kecil?Selasa 5 Jan 2016 14:44Administratordibaca 4913 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (8) penghasilan (8) indonesia (7) menteri (6) pemotongan (5) kmk pemotongan pajak (4) pemotongan pajak penghasilan (4) pajak penghasilan pasal (4) kmk pemotongan (4) pemotongan pajak (4) pajak penghasilan (4) penghasilan pasal (4) atas penghasilan (4) menteri keuangan (4) artikel pajak (4) di indonesia (4) berupa (4) keuangan (4) asuransi (4) artikel (4) e-filing (4) negara (4) kmk pemotongan pajak penghasilan (3) pemotongan pajak penghasilan pasal (3) peraturan pajak - (3) penghasilan pasal atas (3) pasal atas penghasilan (3) atas penghasilan berupa (3) peraturan menteri keuangan (3) peraturan pajak (3) luar negeri (3) penghasilan berupa (3) peraturan menteri (3) keputusan menteri (3) pengampunan pajak (3) warga negara (3) negeri (3) keputusan (3) pengampunan (3) perpajakan (3) pengusaha (3) barang (3) pajak penghasilan pasal atas (2) penghasilan pasal atas penghasilan (2) nomor kmk pemotongan (2) menteri keuangan peraturan (2) keputusan menteri keuangan- (2) menteri keuangan- kmk (2) keuangan- kmk pemotongan (2) penghasilan berupa premi (2) berupa premi asuransi (2) dan premi reasuransi (2)