1% untuk Pajak, Ikhlas kah?Kamis 4 Feb 2016 17:31Administratordibaca 2687 kaliArtikel Pajak1% untuk Pajak, Ikhlas kah?

Darimanakah sumber dana untuk membangun negeri kita? Salah satunya dari 1% pajak yang Anda bayarkan.  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994Selasa 14 Jul 2015 13:51Oktalista Putridibaca 5645 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2012Senin 11 Jun 2012 12:47Ridha Anantidibaca 2548 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

1819202122

 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP


2020 (2)
2019 (4)
2018 (23)
2017 (28)
2016 (143)
2015 (91)
2014 (4)
2013 (4)
2012 (1)
2010 (2)
2009 (3)
2008 (3)
2002 (1)
2000 (2)
1999 (1)
1997 (1)
1996 (2)
1995 (1)
1994 (1)


KATEGORI ARTIKEL :


Artikel PajakPengantarPajak Penghasilan (PPh)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Administrasi PerpajakanPenghitungan PajakUpdate Aturan PajakUU Pajak PenghasilanPeraturan Pajak - PPh 21Peraturan Pajak - PPh 22Peraturan Pajak - PPh 23Peraturan Pajak - PPh 26Peraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)Peraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang PribadiPeraturan Pajak - PPh Dana PensiunUU Pajak Pertambahan NilaiPeraturan Pajak - PPNUU Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanPeraturan Pajak - KUPAturan Pajak LainnyaSPT MasaSPT TahunanFormulir PajakPengampunan PajakPeraturan Pengampunan PajakInfografis Pengampunan PajakQ & A PajakLain-Lain

TAGS # :

peraturan (3) penghasilan (3) peraturan pajak - (2) peraturan pajak (2) negeri (2) asuransi (2) artikel pajak - untuk (1) untuk pajak ikhlas kah (1) pajak ikhlas kah darimanakah (1) ikhlas kah darimanakah sumber (1) kah darimanakah sumber dana (1) darimanakah sumber dana untuk (1) sumber dana untuk membangun (1) dana untuk membangun negeri (1) untuk membangun negeri kita (1) membangun negeri kita salah (1) negeri kita salah satunya (1) kita salah satunya dari (1) salah satunya dari pajak (1) satunya dari pajak yang (1) pajak yang anda bayarkan (1) yang anda bayarkan peraturan (1) anda bayarkan peraturan pajak (1) bayarkan peraturan pajak - (1) peraturan pajak - kmk (1) kmk nomor kmk pemotongan (1) nomor kmk pemotongan pajak (1) kmk pemotongan pajak penghasilan (1) pemotongan pajak penghasilan pasal (1) pajak penghasilan pasal atas (1) penghasilan pasal atas penghasilan (1) pasal atas penghasilan berupa (1) atas penghasilan berupa premi (1) penghasilan berupa premi asuransi (1) berupa premi asuransi dan (1) premi asuransi dan premi (1) asuransi dan premi reasuransi (1) dan premi reasuransi yang (1) premi reasuransi yang dibayar (1) reasuransi yang dibayar kepada (1) yang dibayar kepada perusahaan (1) dibayar kepada perusahaan asuransi (1) kepada perusahaan asuransi di (1) perusahaan asuransi di luar (1) asuransi di luar negeri (1) di luar negeri peraturan (1) luar negeri peraturan pajak (1) negeri peraturan pajak - (1) peraturan pajak - per (1) - pj perubahan peraturan (1) pj perubahan peraturan direktur (1) perubahan peraturan direktur jenderal (1)