PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90/PMK.03/2015Kamis 7 Jan 2016 11:59Oktalista Putridibaca 5967 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 253/PMK.03/2008 TENTANG WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21Jumat 1 Jan 2016 13:22Administratordibaca 40979 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411121 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 21  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh FinalJumat 1 Jan 2016 07:54Administratordibaca 183809 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 175/PMK.011/2013Rabu 2 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 3827 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 Pajak E-Commerce : PMK No 210/PMK.010/2018Senin 25 Mar 2019 10:13Ridha Anantidibaca 8875 kaliArtikel PajakPajak E-Commerce :  PMK No 210/PMK.010/2018

Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.  selengkapnya

 Lihatlah, Ibumu! (Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?)Kamis 28 Jan 2016 23:11Administratordibaca 2915 kaliArtikel Pajak

Menjelang musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi, wacana tentang perlakuan pajak bagi wanita kawin yang memilih ber-NPWP sendiri kembali hangat diperbincangkan. Tiap kali isu ketidakadilan diangkat, dan aneka kerumitan administrasi hingga ketakmasukakalan peraturan pajak terkait ini digugat.  selengkapnya

 5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan HukumRabu 13 Jan 2016 10:53Administratordibaca 3322 kaliArtikel Pajak5 Hal Untuk Antisipasi Tahun Penegakan Hukum

DJP telah mencanangkan tahun itu sebagai tahun penegakan hukum sebagai cerminan keadilan. Tahun yang memberikan pesan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (5) kode jenis setoran (4) jenis setoran akun (4) setoran akun pajak (4) akun pajak untuk (4) pajak untuk jenis (4) untuk jenis pajak (4) jenis setoran (4) setoran akun (4) untuk jenis (4) jenis pajak (4) setoran (4) kegiatan (4) kode jenis setoran akun (3) jenis setoran akun pajak (3) setoran akun pajak untuk (3) akun pajak untuk jenis (3) pajak untuk jenis pajak (3) untuk jenis pajak pph (3) peraturan pajak (3) artikel pajak (3) administrasi (3) perpajakan (3) artikel (3) peraturan pajak - (2) nomor pmk perubahan (2) atas peraturan menteri (2) peraturan menteri keuangan (2) menteri keuangan nomor (2) keuangan nomor pmk (2) nomor pmk tentang (2) administrasi perpajakan - (2) perpajakan - kode (2) tahun penegakan hukum (2) pmk perubahan (2) atas peraturan (2) peraturan menteri (2) menteri keuangan (2) keuangan nomor (2) pmk tentang (2) wajib pajak (2) pajak penghasilan (2) administrasi perpajakan (2) perpajakan - (2) tahun penegakan (2) penegakan hukum (2) perubahan (2) menteri (2) keuangan (2) penghasilan (2) barang (2) bidang (2)