SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)Rabu 30 Des 2015 14:02Administratordibaca 69884 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 56815 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 22Senin 28 Des 2015 13:03Administratordibaca 50203 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 95237 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 17879 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPNSelasa 15 Des 2015 13:36Administratordibaca 47134 kaliSPT Masa

SPT Masa PPN Dasar Hukum : PER 44/PJ/2010 & PER 45/PJ/2010 Berlaku : Januari 2011  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PER – 22/PJ/2017Rabu 27 Des 2017 11:36Ridha Anantidibaca 1838 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 244/PMK.03/2015  selengkapnya

 Update Aturan Pajak NOMOR PER - 30/PJ/2017Kamis 11 Jan 2018 14:32Ridha Anantidibaca 3583 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PER - 30/PJ/2017  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 19/PJ/2014Kamis 3 Jul 2014 12:57Ridha Anantidibaca 1403 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK,  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2017Senin 20 Nov 2017 11:32Ridha Anantidibaca 2833 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

formulir (10) peraturan (8) formulir pajak - (6) formulir pajak (6) dasar hukum (6) berlaku (6) perubahan (6) direktur jenderal pajak (5) direktur jenderal (5) jenderal pajak (5) direktur (5) nopember formulir pajak (4) peraturan pajak - (4) atas peraturan direktur (4) peraturan direktur jenderal (4) jenderal pajak nomor (4) pajak nomor per- (4) pj tentang bentuk (4) tentang bentuk formulir (4) bentuk formulir surat (4) nopember formulir (4) peraturan pajak (4) atas peraturan (4) peraturan direktur (4) pajak nomor (4) tentang bentuk (4) bentuk formulir (4) formulir surat (4) wajib pajak (4) nopember (4) bentuk (4) aturan (4) nopember formulir pajak - (3) peraturan pajak - per (3) atas peraturan direktur jenderal (3) peraturan direktur jenderal pajak (3) direktur jenderal pajak nomor (3) jenderal pajak nomor per- (3) pj tentang bentuk formulir (3) tentang bentuk formulir surat (3) pj perubahan (3) nomor per- pj tentang (2) per- pj tentang bentuk (2) pj berlaku mulai (2) berlaku mulai nopember (2) mulai nopember formulir (2) pj berlaku januari (2) pj berlaku nopember (2) berlaku nopember formulir (2) update peraturan pajak (2) perubahan keenam atas (2) keenam atas peraturan (2)