PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.010/2015Selasa 5 Jan 2016 13:10Oktalista Putridibaca 5102 kali

TENTANG KRITERIA JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 12:48Oktalista Putridibaca 2540 kali

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015Senin 21 Sep 2015 16:35Ridha Anantidibaca 3154 kali

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015Senin 27 Jul 2015 16:44Ridha Anantidibaca 5725 kali

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 16/PJ/2014Jumat 20 Jun 2014 10:28Ridha Anantidibaca 2509 kali

TATA CARA PEMBUATAN DAN PELAPORAN FAKTUR PAJAK BERBENTUK ELEKTRONIK  selengkapnya

12

 

ARTIKEL TERPOPULER


PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 193/PMK.03/2015

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU.selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2015

TENTANG IMPOR DAN PENYERAHAN ALAT ANGKUTAN TERTENTU DAN PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERKAIT ALAT ANGKUTAN TERTENTU YANG TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK.selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158/PMK.010/2015

TENTANG KRITERIA JASA KESENIAN DAN HIBURAN YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI.selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (6) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) pajak pertambahan nilai (4) pajak pertambahan (4) pertambahan nilai (4) peraturan pajak - pmk (3) nomor pmk tentang (3) tentang tata cara (3) pmk tentang (3) tentang tata (3) dan pelaporan (3) pelaporan (3) pmk tentang tata (2) pertambahan nilai atas (2) nilai atas penyerahan (2) tata cara pembuatan (2) cara pembuatan dan (2) pembuatan dan pelaporan (2) dan pelaporan faktur (2) pelaporan faktur pajak (2) faktur pajak berbentuk (2) pajak berbentuk elektronik (2) atas penyerahan (2) menteri keuangan (2) cara pembuatan (2) pembuatan dan (2) pelaporan faktur (2) faktur pajak (2) pajak berbentuk (2) berbentuk elektronik (2) pemungutan (2) penyerahan (2) menteri (2) keuangan (2) barang (2) pembuatan (2) faktur (2) berbentuk (2) elektronik (2) pmk nomor pmk tentang (1) nomor pmk tentang kriteria (1) pmk tentang kriteria jasa (1) tentang kriteria jasa kesenian (1) kriteria jasa kesenian dan (1) jasa kesenian dan hiburan (1) kesenian dan hiburan yang (1) dan hiburan yang tidak (1) hiburan yang tidak dikenai (1) yang tidak dikenai pajak (1) tidak dikenai pajak pertambahan (1) dikenai pajak pertambahan nilai (1)