PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 4102 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 Mensyukuri Pencapaian, Memanfaatkan MomentumSabtu 9 Jan 2016 13:03Administratordibaca 1940 kaliArtikel PajakMensyukuri Pencapaian, Memanfaatkan Momentum

Kementerian Keuangan RI baru saja merilis siaran pers tentang realisasi APBN 2015. Secara umum pencapaian ini cukup bagus di tengah situasi ekonomi yang sedang melambat. Khusus penerimaan perpajakan, Pemerintah berhasil menarik pajak sebesar Rp 1.055 trilyun (netto), dan bea dan cukai Rp 181 T (netto). Sehingga realisasi penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) adalah 83% dan pajak 81,5%.  selengkapnya

 Faktur PajakRabu 6 Jan 2016 14:59Administratordibaca 4676 kaliFormulir Pajak

Faktur Pajak Dasar Hukum : PER 24/PJ/2012 Berlaku : 1 April 2013  selengkapnya

 Surat Setoran PajakRabu 6 Jan 2016 13:51Administratordibaca 6280 kaliFormulir Pajak

Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang PribadiKamis 31 Des 2015 12:41Administratordibaca 23216 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak BadanRabu 30 Des 2015 12:39Administratordibaca 20022 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Badan Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 21/26Selasa 29 Des 2015 14:00Administratordibaca 56902 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 21/26 Tahun Pajak 2014 Dasar Hukum : PER 14/PJ/2013 Berlaku : 1 Januari 2014  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 22Senin 28 Des 2015 13:03Administratordibaca 50294 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 22 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : 1 Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 23/26Jumat 25 Des 2015 13:10Administratordibaca 95314 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh Pasal 23/26 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : Nopember 2009  selengkapnya

 SPT Masa PPh Pasal 15Rabu 23 Des 2015 13:18Administratordibaca 18075 kaliSPT Masa

SPT Masa PPh 15 Dasar Hukum : PER 53/PJ/2009 Berlaku : mulai 1 Nopember 2009  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

formulir pajak - (8) formulir pajak (8) formulir (8) dasar hukum (7) berlaku (7) surat setoran (4) spt tahunan (4) setoran (4) tahunan (4) pajak formulir pajak (3) pajak formulir (3) tahun pajak (3) peraturan (3) keuangan (3) nopember (3) pajak formulir pajak - (2) peraturan menteri keuangan (2) pajak dasar hukum (2) surat setoran pajak (2) pj berlaku tahun (2) berlaku tahun pajak (2) tahun pajak formulir (2) pj berlaku nopember (2) berlaku nopember formulir (2) nopember formulir pajak (2) peraturan menteri (2) menteri keuangan (2) penerimaan perpajakan (2) faktur pajak (2) pajak dasar (2) setoran pajak (2) berlaku tahun (2) berlaku nopember (2) nopember formulir (2) menteri (2) daerah (2) pencapaian (2) realisasi (2) penerimaan (2) perpajakan (2) faktur (2) peraturan pajak - peraturan (1) pajak - peraturan menteri (1) - peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan republik (1) menteri keuangan republik indonesia (1) keuangan republik indonesia nomor (1) republik indonesia nomor pmk (1) indonesia nomor pmk pencabutan (1) nomor pmk pencabutan atas (1) pmk pencabutan atas peraturan (1) pencabutan atas peraturan menteri (1)