S-421/PJ.03/2018 - Pedoman Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) UMKMSelasa 24 Jul 2018 09:34Ridha Anantidibaca 9622 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan NOMOR S - 421/PJ.03/2018  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2017Kamis 22 Jun 2017 14:29Ridha Anantidibaca 1853 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 33/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:40Oktalista Putridibaca 2683 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 36/PJ/2015Senin 12 Okt 2015 13:45Ridha Anantidibaca 3931 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PMK.07/2016Selasa 16 Feb 2016 16:43Oktalista Putridibaca 4097 kaliAturan Pajak Lainnya

PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.07/2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15/PMK.03/2018Selasa 13 Feb 2018 10:41Ridha Anantidibaca 2167 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

TENTANG CARA LAIN UNTUK MENGHITUNG PEREDARAN BRUTO  selengkapnya

 Kode Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26Jumat 1 Jan 2016 08:37Administratordibaca 36171 kaliAdministrasi Perpajakan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411127 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 26  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:41Administratordibaca 1651 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 25Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 26245 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 25  selengkapnya

 Barang dan Jasa yang Tidak Dikenai PPNSenin 4 Jan 2016 16:02Administratordibaca 6952 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (11) peraturan pajak - (7) peraturan pajak (7) penghasilan (5) direktur jenderal pajak (4) direktur jenderal (4) jenderal pajak (4) wajib pajak (4) direktur (4) jenderal pajak nomor (3) pajak nomor (3) pajak penghasilan (3) dikenai (3) direktur jenderal pajak nomor (2) peraturan pajak - per (2) bagi wajib pajak (2) pj badan lembaga (2) badan lembaga yang (2) lembaga yang dibentuk (2) yang dibentuk atau (2) dibentuk atau disahkan (2) atau disahkan oleh (2) disahkan oleh pemerintah (2) oleh pemerintah yang (2) pemerintah yang ditetapkan (2) yang ditetapkan sebagai (2) ditetapkan sebagai penerima (2) sebagai penerima zakat (2) penerima zakat atau (2) zakat atau sumbangan (2) atau sumbangan keagamaan (2) sumbangan keagamaan yang (2) keagamaan yang sifatnya (2) yang sifatnya wajib (2) sifatnya wajib yang (2) wajib yang dapat (2) yang dapat dikurangkan (2) dapat dikurangkan dari (2) dikurangkan dari penghasilan (2) dari penghasilan bruto (2) penghasilan bruto peraturan (2) bruto peraturan pajak (2) peraturan direktur jenderal (2) pajak nomor per- (2) wajib pajak badan (2) peraturan menteri keuangan (2) nomor pmk tentang (2) kode jenis setoran (2) jenis setoran akun (2) setoran akun pajak (2) akun pajak untuk (2) pajak untuk jenis (2)