PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 15/PJ/2012Senin 11 Jun 2012 12:47Ridha Anantidibaca 2546 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2011 TENTANG BADAN/LEMBAGA YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN OLEH PEMERINTAH YANG DITETAPKAN SEBAGAI PENERIMA ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009Kamis 4 Jun 2009 16:14Ridha Anantidibaca 3946 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009Senin 9 Feb 2009 15:54Ridha Anantidibaca 2999 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009Senin 9 Feb 2009 15:16Ridha Anantidibaca 8325 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2002Sabtu 23 Mar 2002 16:12Ridha Anantidibaca 4012 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000Jumat 15 Des 2000 14:25Ridha Anantidibaca 1425 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1995Rabu 8 Feb 1995 15:58Ridha Anantidibaca 1650 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1994Jumat 23 Des 1994 13:51Ridha Anantidibaca 2414 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (13) peraturan (10) peraturan pajak - (8) peraturan pajak (8) nomor tahun (8) pajak penghasilan atas (7) pajak penghasilan (7) penghasilan atas (7) nomor tahun pajak (6) tahun pajak penghasilan (6) tahun pajak (6) nomor tahun pajak penghasilan (5) tahun pajak penghasilan atas (5) penghasilan atas penghasilan (5) atas penghasilan (5) pajak penghasilan atas penghasilan (4) atas penghasilan dari (3) penghasilan dari (3) penghasilan atas penghasilan dari (2) penghasilan atas bunga (2) dari transaksi penjualan (2) transaksi penjualan saham (2) dari transaksi (2) transaksi penjualan (2) penjualan saham (2) perubahan (2) pemerintah (2) koperasi (2) indonesia (2) perusahaan (2) transaksi (2) penjualan (2) peraturan pajak - per (1) - pj perubahan peraturan (1) pj perubahan peraturan direktur (1) perubahan peraturan direktur jenderal (1) peraturan direktur jenderal pajak (1) direktur jenderal pajak nomor (1) jenderal pajak nomor per- (1) nomor per- pj tentang (1) per- pj tentang badan (1) pj tentang badan lembaga (1) tentang badan lembaga yang (1) badan lembaga yang dibentuk (1) lembaga yang dibentuk atau (1) yang dibentuk atau disahkan (1) dibentuk atau disahkan oleh (1) atau disahkan oleh pemerintah (1) disahkan oleh pemerintah yang (1) oleh pemerintah yang ditetapkan (1) pemerintah yang ditetapkan sebagai (1) yang ditetapkan sebagai penerima (1)