Pajak Penghasilan Pasal 22Ahad 27 Des 2015 11:34Ridha Anantidibaca 33305 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 22   Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 146/PMK.011/2013Selasa 1 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 1783 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016Jumat 15 Jul 2016 14:44Ridha Anantidibaca 3447 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 658/KMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 11:21Administratordibaca 1223 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENETAPAN KANTOR PUSAT DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SEBAGAI TEMPAT TERTENTU UNTUK TEMPAT PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN HARTA DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 26Senin 21 Des 2015 16:18Administratordibaca 47700 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak Luar Negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.  selengkapnya

 Mengapa Harus Tax Amnesty?Senin 2 Mei 2016 18:59Administratordibaca 6147 kaliArtikel PajakMengapa Harus Tax Amnesty?

Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 21Selasa 29 Des 2015 22:21Administratordibaca 3486 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderal  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 175/PMK.011/2013Rabu 2 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 3826 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000Jumat 15 Des 2000 14:27Ridha Anantidibaca 1455 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  selengkapnya

 Menyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib PajakSabtu 9 Jan 2016 13:05Administratordibaca 10954 kaliArtikel PajakMenyongsong Tahun 2016 sebagai Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak

Tahun 2016 yang merupakan program Tahun Penegakan Hukum bagi Wajib Pajak, aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Pajak sudah mulai melakukan konsolidasi sejak pertengahan tahun 2015 dimana digelar Rapat Kerja Teknis Penegakan Hukum Pajak yang berlangsung pada tanggal 8-12 Juni 2015.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (11) penghasilan (10) pajak penghasilan (9) pajak penghasilan pasal (7) penghasilan pasal (7) kegiatan (6) indonesia (5) peraturan pajak - (4) wajib pajak (4) peraturan pajak (4) menteri keuangan (4) menteri (4) keuangan (4) bidang (4) peraturan menteri keuangan (3) penghasilan pasal sehubungan (3) pasal sehubungan dengan (3) peraturan direktur jenderal (3) pemungutan pajak (3) atas peraturan (3) peraturan menteri (3) pasal sehubungan (3) sehubungan dengan (3) dan kegiatan (3) peraturan direktur (3) direktur jenderal (3) jenderal pajak (3) tax amnesty (3) penegakan hukum (3) bentuk (3) pemungutan (3) barang (3) perubahan (3) sehubungan (3) direktur (3) amnesty (3) pemerintah (3) penegakan (3) pajak penghasilan pasal sehubungan (2) penghasilan pasal sehubungan dengan (2) pasal pajak penghasilan (2) nomor tahun pajak (2) tahun pajak penghasilan (2) penghasilan pasal pph (2) pph pasal adalah (2) nomor pmk perubahan (2) atas peraturan menteri (2) menteri keuangan nomor (2) keuangan nomor pmk (2) nomor pmk tentang (2) pmk tentang pemungutan (2) tentang pemungutan pajak (2)