PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 32/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 09:51Ridha Anantidibaca 2941 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK ONLINE  selengkapnya

 Sekilas Pengampunan PajakKamis 21 Jul 2016 20:41Administratordibaca 5353 kaliPengampunan PajakSekilas Pengampunan Pajak

Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak.  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 207/PMK.010/2016Kamis 14 Des 2017 15:59Ridha Anantidibaca 1625 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 207/PMK.010/2016  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:27Administratordibaca 5105 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:25Administratordibaca 1969 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:23Administratordibaca 2432 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:15Administratordibaca 2581 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGADMINISTRASI LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 14077 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 38/PJ/2014Rabu 22 Okt 2014 12:18Ridha Anantidibaca 859 kaliPeraturan Pajak - KUP

RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE-32/PJ/2014 TENTANG PENEGASAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009Rabu 25 Nov 2015 13:31Oktalista Putridibaca 5691 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (9) pengampunan pajak (6) pengampunan (6) tax amnesty (5) amnesty (5) keuangan (5) peraturan pajak - (4) peraturan pajak (4) wajib pajak (4) republik indonesia (4) perubahan (4) indonesia (4) perubahan atas peraturan (3) peraturan menteri keuangan (3) tata cara pengalihan (3) cara pengalihan harta (3) pengalihan harta wajib (3) harta wajib pajak (3) ke dalam wilayah (3) dalam wilayah negara (3) wilayah negara kesatuan (3) negara kesatuan republik (3) kesatuan republik indonesia (3) republik indonesia dan (3) indonesia dan penempatan (3) dan penempatan pada (3) dalam rangka pengampunan (3) rangka pengampunan pajak (3) perubahan atas (3) atas peraturan (3) peraturan menteri (3) menteri keuangan (3) cara pengalihan (3) pengalihan harta (3) harta wajib (3) dalam wilayah (3) wilayah negara (3) negara kesatuan (3) kesatuan republik (3) indonesia dan (3) dan penempatan (3) penempatan pada (3) investasi di (3) nomor tahun (3) dalam rangka (3) rangka pengampunan (3) menteri (3) pengalihan (3) wilayah (3) negara (3) kesatuan (3) penempatan (3)