Update Aturan Pajak PMK NOMOR 196/PMK.010/2016Jumat 15 Des 2017 10:36Ridha Anantidibaca 1752 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 196/PMK.010/2016  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PP No 40 TAHUN 2009Kamis 14 Des 2017 08:48Ridha Anantidibaca 4305 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 40 TAHUN 2009  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 07/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:21Administratordibaca 14704 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

DOKUMEN DAN PEDOMAN TEKNIS PENGISIAN DOKUMEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 TAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti PajakSenin 18 Jul 2016 19:55Administratordibaca 2685 kaliArtikel PajakTAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti Pajak

Hari ini program pengampunan pajak dijadwalkan mulai berlaku secara efektif. Di tengah keraguan banyak pihak, pemerintah yakin bahwa program pengampunan pajak alias tax amnesty itu bakal menuai sukses.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 06/PJ/2016Jumat 15 Jul 2016 14:44Ridha Anantidibaca 3441 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK  selengkapnya

 1 Juli 2016, Seluruh PKP Wajib Menggunaan e-FakturSelasa 21 Jun 2016 12:48Administratordibaca 4245 kaliArtikel Pajak1 Juli 2016, Seluruh PKP Wajib Menggunaan e-Faktur

Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pemberlakuan e-Faktur dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya pembuatan Faktur Pajak.  selengkapnya

 Menghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?Jumat 15 Apr 2016 14:40Administratordibaca 2856 kaliArtikel PajakMenghindari Pajak dan Zakat, Bolehkah?

Kasus Panama Papers membuat para pemilik nama yang disebutkan dalam daftar bak kebakaran jenggot. Perdana Menteri Inggris David Cameron tak ketinggalan gusarnya ketika nama mendiang ayahnya Ian Cameron ikut disebutkan. Betapa tidak karena Cameron disangka telah mengambil keuntungan dari investasi off-shore untuk menunjang karier politiknya dengan mengelak dari membayar pajak kepada pemerintah  selengkapnya

 Menyelamatkan Penerimaan PajakRabu 13 Apr 2016 14:44Administratordibaca 2997 kaliArtikel PajakMenyelamatkan Penerimaan Pajak

Kabar tak baik terus menyelimuti pendapatan negara awal tahun ini. Sejak Januari, pendapatan pajak memberikan indikasi yang membuat sakit kepala bagi otoritas fiskal. Betapa tidak, hingga kuartal pertama tahun ini berakhir, pendapatan pajak justru lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, di saat sebenarnya perekonomian memberikan tanda-tanda membaik.  selengkapnya

 Penegakan Hukum PajakKamis 7 Apr 2016 10:45Administratordibaca 19638 kaliArtikel PajakPenegakan Hukum Pajak

Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Maret 2016, dia dengan tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum bayar, ya,suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.” Pernyataan Jokowi ini hendak menyatakan semua orang sama di muka hukum (equality before the law). Ketika pajak menjadi diskusi tak berkesudahan, menjadi wajar jika Presiden memberi  selengkapnya

 Revaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau TerlampauiRabu 3 Feb 2016 09:40Administratordibaca 4337 kaliArtikel PajakRevaluasi Aset, Sekali Dayung Enam-Tujuh Pulau Terlampaui

“Aset melonjak Rp800 triliun”,judul satu harian nasional pekan silam. Angka ini adalah jumlah kenaikan aset BUMN sepanjang 2015. Sumbangan terbesar atas lonjakan aset itu diperoleh dari revaluasi aset 43 BUMN dan 19 anak perusahaannya. Seperti diketahui, pada paket deregulasi ekonomi jilid 5, 19 Oktober 2015, pemerintah memberi insentif perpajakan bagi perusahaan yang bermaksud melakukan  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

artikel pajak (6) artikel (6) peraturan (4) aturan (4) peraturan pajak - (3) pajak artikel pajak (3) peraturan pajak (3) pengampunan pajak (3) pajak artikel (3) jenderal pajak (3) faktur pajak (3) perubahan (3) pengampunan (3) pemerintah (3) e-faktur (3) faktur (3) memberikan (3) cameron (3) pendapatan (3) pajak artikel pajak - (2) update peraturan pajak (2) kami informasikan perubahan (2) informasikan perubahan aturan (2) perubahan aturan terkait (2) aturan terkait dengan (2) terkait dengan terbitnya (2) dengan terbitnya aturan (2) program pengampunan pajak (2) direktorat jenderal pajak (2) update peraturan (2) kami informasikan (2) informasikan perubahan (2) perubahan aturan (2) aturan terkait (2) dengan terbitnya (2) terbitnya aturan (2) tax amnesty (2) program pengampunan (2) elektronik yang (2) direktorat jenderal (2) betapa tidak (2) pendapatan pajak (2) menyatakan semua (2) suruh bayar (2) revaluasi aset (2) update (2) barang (2) informasikan (2) terkait (2) terbitnya (2) penghasilan (2) amnesty (2)