Bukan Soal Mengampuni PengemplangSenin 18 Jul 2016 13:44Administratordibaca 2215 kaliArtikel PajakBukan Soal Mengampuni Pengemplang

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty/TA) yang baru saja disahkan oleh DPR sempat menuai kontroversi. Banyak yang mendukung tapi tidak sedikit yang skeptis atau menolak. Isu yang paling sering mengemuka adalah bahwa program tersebut merupakan pengampunan kepada mereka yang selama ini mengemplang pajak, yang semestinya dianggap kriminal. Jika benar, ini tentu sangat tidak adil bagi pembayar pajak yan  selengkapnya

 Waktu Anda Sisa 1 HariKamis 31 Mar 2016 13:50Administratordibaca 1763 kaliArtikel PajakWaktu Anda Sisa 1 Hari

Hari ini merupakan batas waktu terakhir pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.  selengkapnya

 Apa itu NPWP? Apa saja manfaatnya?Jumat 4 Mar 2016 18:44Administratordibaca 3063 kaliQ & A Pajak

Selain digunakan untuk mengurus berbagai keperluan perpajakan, NPWP dapat juga digunakan sebagai syarat administrasi. Berikut kami rangkumkan manfaat dari kepemilikan NPWP.  selengkapnya

 SE Nomor 8 Tahun 2015 - Sudah siapkah ASN/TNI/POLRI dengan e-Filing?Senin 25 Jan 2016 20:38Administratordibaca 4220 kaliArtikel Pajak

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menutup tahun 2015 dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia melalui e-Filing.  selengkapnya

 SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015Senin 25 Jan 2016 20:31Oktalista Putridibaca 8601 kaliPeraturan Pajak - KUP

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING  selengkapnya

 UPDATE ATURAN PAJAK PER-36/PJ/2015Senin 11 Jan 2016 19:57Oktalista Putridibaca 3217 kaliUpdate Aturan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2015 yang merupakan PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-34/PJ/2010 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN WAJIB PAJAK BADAN BESERTA PETUNJUK PENGISIANNYA  selengkapnya

 SPT Tahunan Wajib Pajak Orang PribadiKamis 31 Des 2015 12:41Administratordibaca 23192 kaliSPT Tahunan

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Dasar Hukum : PER 36/PJ/2015 Berlaku : tahun pajak 2015  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh 21Selasa 29 Des 2015 22:21Administratordibaca 3492 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh 21   Peraturan Direktur Jenderal Pajak- PER - 31/Pj/2012   Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi   Peraturan Direktur Jenderal  selengkapnya

 Langkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020Rabu 20 Mei 2020 21:59Ridha Anantidibaca 9561 kaliArtikel PajakLangkah Pelaporan Realisasi Fasilitas PMK Nomor 44/PMK 03/2020

Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19.   - Pada  selengkapnya

 Cara Memperoleh Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Bagi UMKM Terdampak COVID-19Rabu 20 Mei 2020 18:55Ridha Anantidibaca 12921 kaliArtikel PajakCara Memperoleh Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah Bagi UMKM Terdampak COVID-19

Kementrian Keuangan resmi menanggung PPh Final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan patokan 0.5% dari peredaran bruto. Para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mendapat fasilitas pajak PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah). PPh Final DTP tersebut diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (9) orang pribadi (6) tahunan (6) indonesia (6) peraturan direktur jenderal (5) artikel pajak (5) wajib pajak (5) pajak penghasilan (5) peraturan direktur (5) direktur jenderal (5) artikel (5) penghasilan (5) direktur (5) wajib pajak orang (4) pajak orang pribadi (4) pajak orang (4) wajib pajak orang pribadi (3) surat pemberitahuan tahunan (3) pemberitahuan tahunan pajak (3) tahunan pajak penghasilan (3) pajak penghasilan wajib (3) penghasilan wajib pajak (3) direktur jenderal pajak (3) spt tahunan (3) nomor tahun (3) republik indonesia (3) surat pemberitahuan (3) pemberitahuan tahunan (3) tahunan pajak (3) penghasilan wajib (3) jenderal pajak (3) menu layanan (3) pelaporan (3) e-filing (3) menteri (3) aparatur (3) negara (3) pemberitahuan (3) keuangan (3) layanan (3) surat pemberitahuan tahunan pajak (2) pemberitahuan tahunan pajak penghasilan (2) tahunan pajak penghasilan wajib (2) pajak penghasilan wajib pajak (2) penghasilan wajib pajak orang (2) peraturan direktur jenderal pajak (2) kewajiban penyampaian surat (2) penyampaian surat pemberitahuan (2) orang pribadi oleh (2) pribadi oleh aparatur (2) oleh aparatur sipil (2) aparatur sipil negara (2)