PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PMK.07/2010Senin 16 Feb 2015 09:56Oktalista Putridibaca 2058 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2008Selasa 4 Nov 2008 14:02Ridha Anantidibaca 2074 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PMK NOMOR 9/PMK.03/2018Senin 5 Feb 2018 15:08Ridha Anantidibaca 12374 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PMK NOMOR 9/PMK.03/2018  selengkapnya

 Banyak Catatan Tax AmnestySelasa 16 Feb 2016 04:30Administratordibaca 4411 kaliArtikel PajakBanyak Catatan Tax Amnesty

Substansi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty telah disepakati oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sekarang masalahnya tinggal bagaimana sosialisasinya ke masyarakat.  selengkapnya

 PER Dirjen No.32/PJ/2015 tentang Petunjuk Teknis Pemotongan PPh Pasal 21/26Rabu 16 Des 2015 14:33Oktalista Putridibaca 8475 kaliUpdate Aturan Pajak

Terkait dengan adanya Per Dirjen No.32/PJ/2015 sehubungan dengan teknis pemotongan PPh Pasal 21 bagi WP maka kami informasikan bahwa Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Dirjen Pajak Nomor : Per-31/PJ/2012 dicabut. Peraturan ini diterbitkan sebagai kelanjutan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor:122/PMK.010/2015 terkait penyesuaian PTKP  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 25Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 26235 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 25  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994Selasa 14 Jul 2015 13:51Oktalista Putridibaca 5663 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (10) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) penghasilan (4) daerah (3) terkait (3) dirjen (3) pemotongan (3) update peraturan pajak (2) teknis pemotongan pph (2) pemotongan pph pasal (2) pajak daerah (2) nomor tahun (2) pajak penghasilan (2) atas penghasilan (2) update peraturan (2) kami informasikan (2) tax amnesty (2) teknis pemotongan (2) pemotongan pph (2) peraturan ini (2) perubahan (2) pemerintah (2) update (2) informasikan (2) aturan (2) amnesty (2) teknis (2) asuransi (2) peraturan pajak - pajak (1) pajak daerah pmk nomor (1) pmk tata cara pengenaan (1) tata cara pengenaan sanksi (1) cara pengenaan sanksi terhadap (1) pengenaan sanksi terhadap pelanggaran (1) sanksi terhadap pelanggaran ketentuan (1) terhadap pelanggaran ketentuan di (1) pelanggaran ketentuan di bidang (1) ketentuan di bidang pajak (1) di bidang pajak daerah (1) bidang pajak daerah dan (1) pajak daerah dan retribusi (1) daerah dan retribusi daerah (1) dan retribusi daerah peraturan (1) retribusi daerah peraturan pajak (1) daerah peraturan pajak - (1) pp nomor tahun perubahan (1) nomor tahun perubahan ketiga (1) tahun perubahan ketiga atas (1) perubahan ketiga atas peraturan (1) ketiga atas peraturan pemerintah (1) atas peraturan pemerintah nomor (1)