PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015Senin 21 Sep 2015 16:35Ridha Anantidibaca 3156 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN HASIL TEMBAKAU.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2008Selasa 15 Sep 2015 14:07Oktalista Putridibaca 5428 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1384 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 44/PJ./2009Rabu 2 Sep 2015 12:27Oktalista Putridibaca 6189 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2015Senin 27 Jul 2015 16:44Ridha Anantidibaca 5727 kaliPeraturan Pajak - PPN

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 231/KMK.03/2001 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK YANG DIBEBASKAN DARI PUNGUTAN BEA MASUK.  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 624/KMK.04/1994Selasa 14 Jul 2015 13:51Oktalista Putridibaca 5670 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2013Selasa 31 Des 2013 13:06Ridha Anantidibaca 5217 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2009Senin 9 Feb 2009 15:54Ridha Anantidibaca 3027 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009Senin 9 Feb 2009 15:16Ridha Anantidibaca 8351 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996Kamis 18 Apr 1996 14:42Ridha Anantidibaca 1075 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (12) penghasilan (12) peraturan pajak - (10) peraturan pajak (10) pajak penghasilan (8) nomor tahun (5) pajak penghasilan atas (4) atas penghasilan (4) penghasilan atas (4) bidang (4) peraturan pajak - pmk (3) atas penghasilan berupa (3) penghasilan atas penghasilan (3) penghasilan berupa (3) barang (3) berupa (3) pajak penghasilan atas penghasilan (2) pajak pertambahan nilai (2) lebih yang diterima (2) yang diterima atau (2) diterima atau diperoleh (2) atau diperoleh badan (2) diperoleh badan atau (2) badan atau lembaga (2) atau lembaga nirlaba (2) lembaga nirlaba yang (2) nirlaba yang bergerak (2) yang bergerak dalam (2) bergerak dalam bidang (2) dalam bidang pendidikan (2) bidang pendidikan dan (2) pendidikan dan atau (2) atau bidang penelitian (2) bidang penelitian dan (2) penelitian dan pengembangan (2) dan pengembangan yang (2) pengembangan yang dikecualikan (2) yang dikecualikan dari (2) dikecualikan dari objek (2) dari objek pajak (2) objek pajak penghasilan (2) pajak penghasilan peraturan (2) penghasilan peraturan pajak (2) penghasilan berupa bunga (2) berupa bunga obligasi (2) bunga obligasi peraturan (2) obligasi peraturan pajak (2) nomor tahun pajak (2) tahun pajak penghasilan (2) menteri keuangan (2) pajak pertambahan (2) pertambahan nilai (2)