Artikel

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 175/PMK.011/2013Rabu 2 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 3851 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN selengkapnya

Pajak E-Commerce : PMK No 210/PMK.010/2018Senin 25 Mar 2019 10:13Ridha Anantidibaca 8917 kaliArtikel Pajak

Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce. selengkapnya

TAJUK BISNIS INDONESIA: Menyukseskan Amnesti PajakSenin 18 Jul 2016 19:55Administratordibaca 2709 kaliArtikel Pajak

Hari ini program pengampunan pajak dijadwalkan mulai berlaku secara efektif. Di tengah keraguan banyak pihak, pemerintah yakin bahwa program pengampunan pajak alias tax amnesty itu bakal menuai sukses. selengkapnya

PP 23 Tahun 2018 - Penurunan Tarif Pajak UMKM menjadi 0.5%Kamis 19 Jul 2018 15:30Ridha Anantidibaca 24372 kaliArtikel Pajak

Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini. selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/PMK.010/2016Senin 18 Jul 2016 17:35Administratordibaca 6916 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA YANG TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN selengkapnya

Kunci Pertama itu adalah PeduliSelasa 8 Mar 2016 10:14Administratordibaca 2140 kaliArtikel Pajak

Kekuatan perekonomian negara ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen di negara ini, baik secara sistem maupun dari warga negaranya yaitu para birokrat, pengusaha, sampai dengan warga negara kecil seperti Mbok Sarimpi. Saatnya bergotong royong membangun negara ini dengan membayar pajak, kepedulian kita, berkomitmen, jujur dan disiplin dengan menyisihkan apa yang menjadi hak negara, selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/PMK.03/2008Selasa 15 Sep 2015 14:07Oktalista Putridibaca 5429 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

WAJIB PAJAK BADAN TERTENTU SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 12/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:15Administratordibaca 2585 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGADMINISTRASI LAPORAN GATEWAY DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK selengkapnya

SURAT EDARAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015Senin 25 Jan 2016 20:31Oktalista Putridibaca 8608 kaliPeraturan Pajak - KUP

KEWAJIBAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI OLEH APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA MELALUI e-FILING selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PMK.03/2008Selasa 13 Okt 2015 13:50Oktalista Putridibaca 5641 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3c) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI selengkapnya

13 141516 17