PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122/PMK.010/2015Selasa 5 Jan 2016 11:55Oktalista Putridibaca 7580 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011Selasa 1 Des 2015 14:13Oktalista Putridibaca 3222 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 162/PMK.011/2012Senin 30 Nov 2015 13:58Administratordibaca 2588 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009Rabu 25 Nov 2015 13:31Oktalista Putridibaca 5646 kaliPeraturan Pajak - PPh Dana Pensiun

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 234/PMK.03/2009  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2009Senin 16 Nov 2015 13:48Oktalista Putridibaca 2032 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA  selengkapnya

 e-SPTKamis 22 Okt 2015 17:22Administratordibaca 14043 kaliQ & A Pajak

Apa itu E-Spt? Apa kelebihan dari e-Spt? Kapan ketentuan e-SPT ini dimulai? Bagaimana tata cara penggunaan e-SPT?  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2009Senin 19 Okt 2015 14:04Oktalista Putridibaca 2336 kaliPeraturan Pajak - PPh 21

TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96/PMK.03/2009Selasa 15 Sep 2015 12:34Oktalista Putridibaca 5331 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

JENIS-JENIS HARTA YANG TERMASUK DALAM KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER - 44/PJ./2009Rabu 2 Sep 2015 12:27Oktalista Putridibaca 6148 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PELAKSANAAN PENGAKUAN SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6387 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (11) penghasilan (11) peraturan pajak - (9) peraturan pajak (9) peraturan pajak - pmk (5) pajak penghasilan (4) nomor pmk peraturan (3) atas penghasilan (3) pmk peraturan (3) indonesia (3) nomor pmk penyesuaian (2) pmk penyesuaian besarnya (2) penyesuaian besarnya penghasilan (2) besarnya penghasilan tidak (2) penghasilan tidak kena (2) tidak kena pajak (2) kena pajak peraturan (2) pajak peraturan pajak (2) bentuk usaha tetap (2) pmk peraturan menteri (2) peraturan menteri keuangan (2) pajak penghasilan pasal (2) penghasilan pasal atas (2) pasal atas penghasilan (2) yang diterima atau (2) diterima atau diperoleh (2) pmk penyesuaian (2) penyesuaian besarnya (2) besarnya penghasilan (2) penghasilan tidak (2) pajak peraturan (2) bentuk usaha (2) usaha tetap (2) peraturan menteri (2) menteri keuangan (2) penghasilan pasal (2) di indonesia (2) yang diterima (2) diterima atau (2) atau diperoleh (2) wajib pajak (2) norma penghitungan (2) penghasilan neto (2) penyesuaian (2) besarnya (2) bentuk (2) menteri (2) keuangan (2) diterima (2) diperoleh (2) bidang (2) penghitungan (2)