Saat dan Tempat Terutang PPNJumat 1 Jan 2016 15:55Administratordibaca 24695 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut kami informasikan mengenai Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN.  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 25Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 26235 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 25  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 146/PMK.011/2013Selasa 1 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 1788 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2009Senin 16 Nov 2015 13:48Oktalista Putridibaca 2040 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1380 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215/PMK.03/2008Selasa 16 Des 2008 14:29Ridha Anantidibaca 3955 kaliPeraturan Pajak - KUP

PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK PENGHASILAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996Kamis 18 Apr 1996 14:42Ridha Anantidibaca 1071 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

penghasilan (8) peraturan (7) pajak penghasilan (6) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) bidang (4) peraturan pajak - pmk (3) terutang ppn (3) menteri keuangan (3) terutang (3) menteri (3) keuangan (3) indonesia (3) dan tempat terutang (2) tempat terutang ppn (2) peraturan menteri keuangan (2) pajak penghasilan pasal (2) atas penghasilan dari (2) yang diterima atau (2) diterima atau diperoleh (2) indonesia peraturan pajak (2) tempat terutang (2) peraturan menteri (2) penghasilan pasal (2) atas penghasilan (2) penghasilan dari (2) di indonesia (2) yang diterima (2) diterima atau (2) atau diperoleh (2) indonesia peraturan (2) tempat (2) pembayaran (2) kegiatan (2) diterima (2) diperoleh (2) internasional (2) saat dan tempat terutang (1) dan tempat terutang ppn (1) tempat terutang ppn berikut (1) terutang ppn berikut kami (1) ppn berikut kami informasikan (1) berikut kami informasikan mengenai (1) kami informasikan mengenai saat (1) informasikan mengenai saat terutang (1) mengenai saat terutang ppn (1) saat terutang ppn dan (1) terutang ppn dan tempat (1) ppn dan tempat terutang (1) tempat terutang ppn penghitungan (1) terutang ppn penghitungan pajak (1) ppn penghitungan pajak - (1)