PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 146/PMK.011/2013Selasa 1 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 1788 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2017Rabu 11 Okt 2017 13:25Ridha Anantidibaca 2461 kaliPengampunan Pajak

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015Jumat 1 Jan 2016 13:17Oktalista Putridibaca 18222 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011Selasa 1 Des 2015 14:13Oktalista Putridibaca 3231 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP  selengkapnya

 Update Aturan Pajak PP No 123 TAHUN 2015Rabu 13 Des 2017 15:34Ridha Anantidibaca 1910 kaliUpdate Aturan Pajak

Kami informasikan perubahan aturan terkait dengan terbitnya aturan PP No 123 TAHUN 2015  selengkapnya

 KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1169/KMK.01/1991Kamis 6 Ags 2015 13:03Oktalista Putridibaca 14283 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

KEGIATAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)  selengkapnya

 Perlukah Perppu Pengampunan Pajak?Selasa 3 Mei 2016 15:17Administratordibaca 2752 kaliArtikel PajakPerlukah Perppu Pengampunan Pajak?

Mengantisipasi gagalnya RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) atau meleset dari waktu yang diharapkan, Presiden Joko Widodo sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) deklarasi pajak. PP dimaksudkan selain memperbaiki basis data juga meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.  selengkapnya

 Mengapa Harus Tax Amnesty?Senin 2 Mei 2016 18:59Administratordibaca 6152 kaliArtikel PajakMengapa Harus Tax Amnesty?

Kegaduhan skandal internasional bernama Panama Papers semakin menghidupkan inisiatif pemerintah untuk melegalkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Dari 214.000 nama pengusaha/perusahaan yang diperkirakan terekam dalam dokumen kontroversial itu, tercatat sekitar 2.961 nama dari Indonesia yang turut mendirikan perusahaan offshore di Panama. Pemerintah yang telanjur terjebak dengan target  selengkapnya

 Contoh Penghitungan PPh 25Rabu 2 Des 2015 13:09Administratordibaca 26235 kaliPenghitungan Pajak

CONTOH PERHITUNGAN PPH PASAL 25  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6423 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (9) peraturan pajak - (7) peraturan pajak (7) penghasilan (6) pengampunan pajak (4) pengampunan (4) penghitungan (4) norma penghitungan (3) penghasilan neto (3) tax amnesty (3) kegiatan (3) amnesty (3) pemerintah (3) pj norma penghitungan (2) norma penghitungan penghasilan (2) penghitungan penghasilan neto (2) pengampunan pajak tax (2) pajak tax amnesty (2) pajak penghasilan (2) penghitungan penghasilan (2) artikel pajak (2) perubahan (2) bidang (2) indonesia (2) aturan (2) artikel (2) panama (2) perusahaan (2) peraturan pajak - pmk (1) pmk nomor pmk perubahan (1) nomor pmk perubahan kedua (1) pmk perubahan kedua atas (1) perubahan kedua atas peraturan (1) kedua atas peraturan menteri (1) atas peraturan menteri keuangan (1) peraturan menteri keuangan nomor (1) menteri keuangan nomor pmk (1) keuangan nomor pmk tentang (1) nomor pmk tentang pemungutan (1) pmk tentang pemungutan pajak (1) tentang pemungutan pajak penghasilan (1) pemungutan pajak penghasilan pasal (1) pajak penghasilan pasal sehubungan (1) penghasilan pasal sehubungan dengan (1) pasal sehubungan dengan pembayaran (1) sehubungan dengan pembayaran atas (1) dengan pembayaran atas penyerahan (1) pembayaran atas penyerahan barang (1) atas penyerahan barang dan (1) penyerahan barang dan kegiatan (1) barang dan kegiatan di (1) dan kegiatan di bidang (1)