PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/PMK.03/2015Selasa 5 Jan 2016 12:48Oktalista Putridibaca 2540 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 22/PJ/2017Senin 20 Nov 2017 11:32Ridha Anantidibaca 2887 kaliPeraturan Pajak - KUP

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2009 TENTANG BENTUK FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK  selengkapnya

 Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaSenin 10 Okt 2016 15:11Administratordibaca 8486 kaliArtikel PajakJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.  selengkapnya

 Pajak Penghasilan Pasal 25Rabu 23 Des 2015 16:19Administratordibaca 28437 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pembayaran Pajak Penghasilan secara angsuran.  selengkapnya

 Pelajaran dari Pemotongan 20% Tunjangan Kinerja (Penghasilan) Pegawai PajakSenin 21 Mar 2016 09:09Administratordibaca 2832 kaliArtikel PajakPelajaran dari Pemotongan 20% Tunjangan Kinerja (Penghasilan) Pegawai Pajak

Penghasilan pegawai pajak pada tahun 2016 dipotong 20% dari tunjangan kinerja yang mereka terima setiap bulannya. Sebuah konsekuensi dari penerapan Perpres No 37 Tahun 2015 karena realisasi penerimaan hanya mencapai 81% dari target penerimaan pajak. Hal ini sepertinya luput dari perhatian publik, adem ayem, tidak ada bully, tidak ada media seperti layaknya saat ada kenaikan tunjangan kinerja.  selengkapnya

 Kunci Pertama itu adalah PeduliSelasa 8 Mar 2016 10:14Administratordibaca 2135 kaliArtikel PajakKunci Pertama itu adalah Peduli

Kekuatan perekonomian negara ini perlu mendapatkan dukungan dari seluruh elemen di negara ini, baik secara sistem maupun dari warga negaranya yaitu para birokrat, pengusaha, sampai dengan warga negara kecil seperti Mbok Sarimpi. Saatnya bergotong royong membangun negara ini dengan membayar pajak, kepedulian kita, berkomitmen, jujur dan disiplin dengan menyisihkan apa yang menjadi hak negara,  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.03/2011Selasa 1 Des 2015 14:13Oktalista Putridibaca 3236 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUATU BENTUK USAHA TETAP  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011Senin 2 Nov 2015 12:41Administratordibaca 1646 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-44/PJ/2011 TATA CARA PELAPORAN PENGGUNAAN DANA DAN REALISASI PENANAMAN MODAL BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255/PMK.03/2008Selasa 1 Sep 2015 12:24Oktalista Putridibaca 1366 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN PAJAK BERJALAN YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI OLEH WAJIB PAJAK BARU, BANK, SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI, BADAN USAHA MILIK NEGARA, BADAN USAHA MILIK DAERAH, WAJIB PAJAK MASUK BURSA DAN WAJIB PAJAK LAINNYA YANG BERDASARKAN KETENTUAN DIHARUSKAN MEMBUAT LAPORAN KEUANGAN BERKALA TERMASUK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU  selengkapnya

 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 220/PJ./2002Ahad 30 Ags 2015 14:16Oktalista Putridibaca 28002 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PERUSAHAAN  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (8) penghasilan (8) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) pajak penghasilan (6) negara (6) wajib pajak (5) artikel pajak (3) tunjangan kinerja (3) artikel (3) tunjangan (3) kinerja (3) peraturan pajak - pmk (2) peraturan direktur jenderal (2) direktur jenderal pajak (2) jenderal pajak nomor (2) pajak nomor per- (2) amnesty di indonesia (2) penghasilan pegawai pajak (2) badan usaha milik (2) peraturan direktur (2) direktur jenderal (2) jenderal pajak (2) pajak nomor (2) tax amnesty (2) di indonesia (2) penghasilan pegawai (2) pegawai pajak (2) badan usaha (2) usaha milik (2) pembayaran (2) pelaporan (2) direktur (2) bentuk (2) amnesty (2) indonesia (2) angsuran (2) pegawai (2) realisasi (2) penerimaan (2) mendapatkan (2) pengusaha (2) perlakuan (2) pmk nomor pmk tentang (1) nomor pmk tentang tata (1) pmk tentang tata cara (1) tentang tata cara pemungutan (1) tata cara pemungutan pembayaran (1) cara pemungutan pembayaran dan (1) pemungutan pembayaran dan pelaporan (1) pembayaran dan pelaporan pajak (1) dan pelaporan pajak pertambahan (1)