Artikel

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80/PMK.03/2009Senin 7 Sep 2015 12:29Oktalista Putridibaca 1388 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1996Selasa 16 Apr 1996 15:01Ridha Anantidibaca 1504 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN selengkapnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE - 26/PJ/2017Rabu 11 Okt 2017 13:25Ridha Anantidibaca 2479 kaliPengampunan Pajak

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 14/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:10Administratordibaca 1334 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA JARINGAN DAN/ATAU KEADAAN LUAR BIASA PADA AKHIR PERIODE PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN selengkapnya

Lihatlah, Ibumu! (Sistem Perpajakan Kita Memberatkan Perempuan?)Kamis 28 Jan 2016 23:11Administratordibaca 2933 kaliArtikel Pajak

Menjelang musim penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi, wacana tentang perlakuan pajak bagi wanita kawin yang memilih ber-NPWP sendiri kembali hangat diperbincangkan. Tiap kali isu ketidakadilan diangkat, dan aneka kerumitan administrasi hingga ketakmasukakalan peraturan pajak terkait ini digugat. selengkapnya

Harga Pengampunan PajakRabu 20 Apr 2016 12:59Administratordibaca 2061 kaliArtikel Pajak

Cerita terkini mengindikasikan wacana pengampunan pajak akan segera terealisasi. Sayangnya, kajian lengkap termasuk analisis kuantitatif yang mendasari wacana ini, sepengetahuan penulis, belum pernah diungkapkan secara lengkap dan menjadi bagian dari debat publik. selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2009Senin 16 Nov 2015 13:48Oktalista Putridibaca 2050 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258/PMK.03/2008Selasa 13 Okt 2015 13:50Oktalista Putridibaca 5650 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3c) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI selengkapnya

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 536/PJ./2000Rabu 19 Ags 2015 14:33Oktalista Putridibaca 6455 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.03/2017Jumat 29 Des 2017 10:34Ridha Anantidibaca 5799 kaliAturan Pajak Lainnya

RINCIAN JENIS DATA DAN INFORMASI SERTA TATA CARA PENYAMPAIAN DATA DAN INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PERPAJAKAN selengkapnya

11 121314 15