PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 154/PMK.03/2010Kamis 1 Okt 2015 14:08Oktalista Putridibaca 2509 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 Regulasi Terkait PPh Pasal 4 ayat (2)Kamis 31 Des 2015 22:22Administratordibaca 5733 kaliLain-Lain

Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait dengan PPh Pasal 4 ayat (2)     Peraturan Pemerintah – Nomor 131 Tahun 2000 Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia   Peraturan Pemerintah Nomor 131 tahun 2000 ini terkait dengan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 146/PMK.011/2013Selasa 1 Des 2015 14:09Oktalista Putridibaca 1799 kaliPeraturan Pajak - PPh 22

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN  selengkapnya

 Jatuh Tempo Pelaporan dan Pembayaran PajakRabu 6 Jan 2016 16:31Administratordibaca 99896 kaliAdministrasi Perpajakan

Sudahkah Anda mengetahui kapan Anda harus melaporkan dan membayarkan Pajak anda?  selengkapnya

 e-FakturRabu 25 Nov 2015 17:31Administratordibaca 2872 kaliQ & A Pajak

Apa itu e-Faktur? Kapan e-Faktur diberlakukan? Bagaimana langkah-langkah menggunakan e-Faktur? Apa keuntungan menggunakan e-Faktur?  selengkapnya

 Musim SPT Telah Tiba, Ditunggu Partisipasi Wajib Pajak Orang PribadiRabu 2 Mar 2016 16:03Administratordibaca 2390 kaliArtikel PajakMusim SPT Telah Tiba, Ditunggu Partisipasi Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun 2016 Pemerintah bersama DPR telah menetapkan bahwa total belanja negara adalah Rp2.095,7 triliun, sedangkan pendapatan negara hanya Rp1.822,5 triliun sehingga kekurangannya (defisit) sebesar Rp273,1 triliun harus ditutup dengan pembiayaan dalam negeri Rp272,7 triliun dan pembiayaan luar negeri Rp398,2 miliar.  selengkapnya

 Saat dan Tempat Terutang PPNJumat 1 Jan 2016 15:55Administratordibaca 24705 kaliPajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berikut kami informasikan mengenai Saat Terutang PPN dan Tempat Terutang PPN.  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 10:20Administratordibaca 44307 kaliUU Pajak Pertambahan Nilai

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN BARANG DAN JASA & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015Selasa 5 Jan 2016 13:12Oktalista Putridibaca 9007 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 28/PJ/2017Jumat 29 Des 2017 11:43Ridha Anantidibaca 3488 kaliAturan Pajak Lainnya

TATA CARA PERTUKARAN INFORMASI BERDASARKAN PERMINTAAN DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PERJANJIAN INTERNASIONAL  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (10) peraturan pajak - (5) peraturan pajak (5) kegiatan (5) e-faktur (5) pajak penghasilan (4) penghasilan (4) bidang (4) pemerintah (4) atas penyerahan (3) menteri keuangan (3) peraturan pemerintah (3) nomor tahun (3) terutang ppn (3) pembayaran (3) penyerahan (3) barang (3) terkait (3) menteri (3) keuangan (3) negeri (3) terutang (3) pemungutan pajak penghasilan (2) pajak penghasilan pasal (2) penghasilan pasal sehubungan (2) pasal sehubungan dengan (2) sehubungan dengan pembayaran (2) dengan pembayaran atas (2) pembayaran atas penyerahan (2) atas penyerahan barang (2) penyerahan barang dan (2) barang dan kegiatan (2) kegiatan di bidang (2) bidang impor atau (2) impor atau kegiatan (2) atau kegiatan usaha (2) kegiatan usaha di (2) peraturan menteri keuangan (2) nbsp peraturan pemerintah (2) pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas bunga (2) atas bunga deposito (2) bunga deposito dan (2) deposito dan tabungan (2) dan tempat terutang (2) tempat terutang ppn (2) pajak pertambahan nilai (2) undang-undang no tahun (2) tata cara pertukaran (2) cara pertukaran informasi (2) pertukaran informasi berdasarkan (2) informasi berdasarkan permintaan (2)