PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2010Rabu 14 Okt 2015 12:37Oktalista Putridibaca 1615 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  selengkapnya

 Komputasi Awan dan Pemanfaatannya di Sektor PajakRabu 20 Apr 2016 19:53Administratordibaca 3167 kaliArtikel PajakKomputasi Awan dan Pemanfaatannya di Sektor Pajak

Komputasi awan (cloud computing) merupakan salah satu tren teknologi yang tidak bisa dihindari. Komputasi awan mampu menggantikan pusat data yang kaku, dengan layanan yang sesuai kebutuhan, bisa diakses dari mana pun, hemat sumber daya, elastis, dan terukur. Pemanfaatan komputasi awan begitu luas dan telah masuk ke semua aspek kehidupan modern.  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 11/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:17Administratordibaca 8015 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGATURAN LEBIH LANJUT MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 13/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:12Administratordibaca 1949 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.03/2017Selasa 13 Jun 2017 10:08Ridha Anantidibaca 1948 kaliAturan Pajak Lainnya

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 Korupsi (di) Pajak?Jumat 18 Mar 2016 18:17Administratordibaca 2695 kaliArtikel Pajak

AKHIR pekan kemarin publik kembali dibuat terkejut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga bekas pegawai pajak sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi, yaitu pemerasan terhadap wajib pajak dalam kasus restitusi.  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2009Senin 9 Feb 2009 15:16Ridha Anantidibaca 8331 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI  selengkapnya

 Jangan Tertinggal Tax Amnesty di IndonesiaSenin 10 Okt 2016 15:11Administratordibaca 8473 kaliArtikel PajakJangan Tertinggal  Tax Amnesty di Indonesia

Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.  selengkapnya

 Penegakan Hukum PajakKamis 7 Apr 2016 10:45Administratordibaca 19642 kaliArtikel PajakPenegakan Hukum Pajak

Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Maret 2016, dia dengan tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum bayar, ya,suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.” Pernyataan Jokowi ini hendak menyatakan semua orang sama di muka hukum (equality before the law). Ketika pajak menjadi diskusi tak berkesudahan, menjadi wajar jika Presiden memberi  selengkapnya

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1994Jumat 23 Des 1994 13:51Ridha Anantidibaca 2416 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (5) penghasilan (5) peraturan pajak - (4) peraturan pajak (4) nomor tahun (4) artikel pajak (4) komputasi awan (4) tax amnesty (4) sumbangan (4) artikel (4) komputasi (4) amnesty (4) mengenai (4) pernyataan (3) keuangan (3) korupsi (3) indonesia (3) presiden (3) petunjuk teknis mengenai (2) teknis mengenai akses (2) mengenai akses informasi (2) akses informasi keuangan (2) informasi keuangan untuk (2) keuangan untuk kepentingan (2) untuk kepentingan perpajakan (2) nomor tahun pajak (2) tahun pajak penghasilan (2) pajak penghasilan atas (2) penghasilan atas penghasilan (2) amnesty di indonesia (2) pengampunan pajak (2) surat pernyataan (2) petunjuk teknis (2) teknis mengenai (2) mengenai akses (2) akses informasi (2) informasi keuangan (2) keuangan untuk (2) untuk kepentingan (2) kepentingan perpajakan (2) tahun pajak (2) pajak penghasilan (2) penghasilan atas (2) atas penghasilan (2) di indonesia (2) menyatakan semua (2) suruh bayar (2) pengampunan (2) petunjuk (2) teknis (2) informasi (2) kepentingan (2)