Artikel

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 17/PJ/2015Jumat 1 Jan 2016 13:17Oktalista Putridibaca 18253 kaliPeraturan Pajak - PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO selengkapnya

Komputasi Awan dan Pemanfaatannya di Sektor PajakRabu 20 Apr 2016 19:53Administratordibaca 3190 kaliArtikel Pajak

Komputasi awan (cloud computing) merupakan salah satu tren teknologi yang tidak bisa dihindari. Komputasi awan mampu menggantikan pusat data yang kaku, dengan layanan yang sesuai kebutuhan, bisa diakses dari mana pun, hemat sumber daya, elastis, dan terukur. Pemanfaatan komputasi awan begitu luas dan telah masuk ke semua aspek kehidupan modern. selengkapnya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 13/PJ/2016Rabu 20 Jul 2016 10:12Administratordibaca 1961 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENERIMAAN SURAT PERNYATAAN PADA MINGGU TERAKHIR PERIODE PERTAMA PENYAMPAIAN SURAT PERNYATAAN selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1996Kamis 18 Apr 1996 14:42Ridha Anantidibaca 1082 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2015Selasa 5 Jan 2016 13:12Oktalista Putridibaca 9026 kaliPeraturan Pajak - PPN

TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA KEPELABUHANAN TERTENTU KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN LAUT YANG MELAKUKAN KEGIATAN ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI. selengkapnya

Memaksakan Kepatuhan Wajib PajakSenin 7 Mar 2016 16:33Administratordibaca 4506 kaliArtikel Pajak

Dengan diberlakukannya KSWP pada setiap layanan publik, maka akan muncul â€˜Kepatuhanâ€™ karena setiap orang yang akan memanfaatkan layanan publik akan terlebih dahulu â€˜mengurusâ€™ atau menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Bahkan akan muncul istilah â€œUrus dulu pajakmu sebelum mengurus lainnyaâ€. Jika kepatuhan telah mendekati sempurna, diyakini kesadaran mandiri masyarakat akan mengikuti. selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142/PMK.010/2016Rabu 20 Jul 2016 12:18Administratordibaca 1414 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI HARTA TIDAK LANGSUNG MELALUI SPECIAL PURPOSE VEHICLE selengkapnya

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1994Jumat 23 Des 1994 13:51Ridha Anantidibaca 2448 kaliPeraturan Pajak - PPh Pasal 4 ayat (2)

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA selengkapnya

Pajak Penghasilan Pasal 22Ahad 27 Des 2015 11:34Ridha Anantidibaca 33352 kaliPajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan Pasal 22 Menurut hukum Indonesia, Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. selengkapnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82/PMK.03/2009Senin 16 Nov 2015 13:48Oktalista Putridibaca 2050 kaliPeraturan Pajak - PPh 26

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA, KECUALI YANG DIATUR DALAM PASAL 4 AYAT (2) UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA selengkapnya

8 91011 12