Undang-Undang Pajak PenghasilanKamis 31 Des 2015 13:07Administratordibaca 5035 kaliUU Pajak Penghasilan

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN  selengkapnya

 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanRabu 6 Jan 2016 12:08Oktalista Putridibaca 216879 kaliUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118/PMK.03/2016Rabu 20 Jul 2016 12:29Administratordibaca 24713 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147/PMK.03/2017Selasa 31 Okt 2017 14:31Ridha Anantidibaca 20227 kaliPeraturan Pajak - KUP

TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK  selengkapnya

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2016Rabu 20 Jul 2016 13:31Administratordibaca 2975 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya

 Undang-Undang Pajak Pertambahan NilaiKamis 31 Des 2015 10:20Administratordibaca 44342 kaliUU Pajak Pertambahan Nilai

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1983 TENTANG PPN BARANG DAN JASA & PPnBM STDD UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 2009  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70/PMK.03/2017Jumat 2 Jun 2017 10:11Ridha Anantidibaca 1855 kaliAturan Pajak Lainnya

PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 187/PMK.03/2015Rabu 6 Jan 2016 12:00Oktalista Putridibaca 6683 kaliPeraturan Pajak - KUP

TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:27Administratordibaca 5113 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR  selengkapnya

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.08/2016Rabu 20 Jul 2016 12:23Administratordibaca 2442 kaliPeraturan Pengampunan Pajak

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 119/PMK.08/2016 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INSTRUMEN INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK  selengkapnya


 

ARTIKEL TERPOPULER


Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANselengkapnya

Kode Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Final

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411128 Untuk Jenis Pajak PPh Finalselengkapnya

Kode Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411211 Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeriselengkapnya

Kode Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badan

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411126 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 25/29 Badanselengkapnya

Kode Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23

Kode Jenis Setoran Akun Pajak 411124 Untuk Jenis Pajak PPh Pasal 23selengkapnya



ARTIKEL ARSIP




KATEGORI ARTIKEL :


TAGS # :

peraturan (7) peraturan pajak - (6) peraturan pajak (6) undang-undang (5) keuangan (5) tax amnesty (4) wajib pajak (4) perpajakan (4) amnesty (4) nomor pmk tentang (3) nomor tahun (3) tahun tentang (3) pengampunan pajak (3) pmk tentang (3) republik indonesia (3) pengampunan (3) indonesia (3) peraturan pajak - pmk (2) undang-undang nomor tahun (2) nomor tahun tentang (2) ketentuan umum dan (2) tata cara perpajakan (2) pengampunan pajak peraturan (2) pajak peraturan pajak (2) undang-undang no tahun (2) petunjuk teknis mengenai (2) teknis mengenai akses (2) mengenai akses informasi (2) akses informasi keuangan (2) informasi keuangan untuk (2) keuangan untuk kepentingan (2) untuk kepentingan perpajakan (2) pmk tentang tata (2) tentang tata cara (2) tata cara pengalihan (2) cara pengalihan harta (2) pengalihan harta wajib (2) harta wajib pajak (2) ke dalam wilayah (2) dalam wilayah negara (2) wilayah negara kesatuan (2) negara kesatuan republik (2) kesatuan republik indonesia (2) republik indonesia dan (2) indonesia dan penempatan (2) dan penempatan pada (2) penempatan pada instrumen (2) pada instrumen investasi (2) instrumen investasi di (2) investasi di pasar (2) pajak penghasilan (2) undang-undang nomor (2)