Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce. Tren perdagangan menggunakan internet dirasa lebih bermanfaat oleh para pelaku usaha tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan tapi juga meningkatkan pangsa pasar melalui akses yang luas dan mudah. Berdasarkan SE-62/PJ/2013 e-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. Sistem transaksi e-commerce sudah diterapkan hampir di seluruh kegiatan bisnis dunia, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Teknologi Informasi dan Komunikasi, pasar e-commerce Indonesia diperkirakan akan tumbuh menjadi US$ 130 miliar pada tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar 50% setiap tahunnya. Penjualan e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan lebih tinggi dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Filiphina.
Perkembangan e-commerce di Indonesia membuat pemerintah antusias untuk menggali potensi pajaknya. Isu pemberlakuan pajak bagi pelaku e-commerce yang sudah booming sejak tahun 2017 lalu akhirnya terealisasi dengan dikeluarkannya PMK No 210/PMK.010/2018. PMK tersebut mengatur tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang mulai berlaku tanggal 01 April 2019. Berdasarkan peraturan tersebut pemerintah tidak menetapkan jenis atau tarif pajak baru bagi pelaku e-commerce. Peraturan yang dimuat hanya terkait cara dan prosedur untuk memberikan kemudahan administrasi dan mendorong kepatuhan para pelaku usaha e-commerce. Sehingga tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dengan transaksi perdagangan lainnya.
PMK ini mewajibkan pedagang atau penyedia jasa untuk memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia marketplace. Jika pelaku usaha belum memiliki NPWP, bisa segera mendaftarkan diri melalui aplikasi e-registrasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau bisa juga dengan melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace. Selanjutnya untuk perlakuan pajaknya, pedagang yang memiliki omzet dibawah Rp 4,8 Miliar setahun akan dikenakan Pajak Penghasilan Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 0,5% dari omzet bruto setiap bulan. Sedangkan pedagang yang memiliki omzet diatas Rp 4,8 Miliar setahun wajib untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai UU No. 42 Tahun 2009. Peraturan tersebut juga mewajibkan marketplace untuk memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian, marketplace berkewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan juga PPh terkait penyediaan platform kepada pedagang dan penjualan barang dagangan.
Berlakunya peraturan ini memberikan tantangan baru bagi pelaku usaha e-commerce dan platform marketplace. Bagi pelaku usaha yang pro akan melihat kondisi ini sebagai peluang untuk lebih meningkatkan kepatuhan perpajakan. Sedangkan mereka yang kontra akan keberatan dengan adanya peraturan ini. Meskipun dalam peraturan tidak ada besaran tarif baru akan tetapi mereka akan merasa bahwa merekalah yang akan terbebani secara langsung. Jika dilihat, kebanyakan dari para pelaku usaha e-commerce di Indonesia merupakan pengusaha UMKM yang memanfaatkan platform marketplace untuk mengembangkan bisnisnya. Fakta di lapangan juga menunjukkan bahwa banyak dari pelaku usaha mikro yang masih pada level coba-coba dan belum tentu bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Bagi Platform Marketplace, ini merupakan kondisi baru bagi mereka. Dengan kesiapan waktu yang singkat dan transaksi e-commerce yang rumit, tentu saja mereka harus menyediakan sistem dan SDM dalam memudahkan mereka untuk memungut, dan melaporkan pajaknya.
Terlepas dari pro dan kontra, penggalian pajak atas transaksi e-commerce bertujuan untuk memberikan perlakuan pajak yang setara antara pelaku usaha elektronik maupun konvensional. Jika dalam memungut pajak dari transaksi e-commerce menuai kegagalan akan mengakibatkan ketidakadilan dalam penegakan hukum, ketidakseimbangan persaingan antara pengusaha dikarenakan beban pajak yang tidak merata. Merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman pajak e-commerce kepada pihak – pihak yang terkait agar peraturan ini bisa berjalan dengan efektif. Semoga setiap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan akan selalu berpihak pada pertumbuhan ekonomi nasional tanpa membebani dan menghalangi kesempatan usaha bagi para pebisnis baru di Indonesia.
Yuliantari Astasuci
#PajakUntukKita
Seiring perkembangan waktu, dan banyaknya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) , semakin banyak pula pengajuan keberatan akibat tidak terjadinya kesamaan pendapat pada saat pemeriksaan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pemeriksa Pajak.selengkapnya
Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) menyebut tahun 2016 ini tahun penegakan hukum pajak, akan tetapi faktanya tidak demikian. Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty pada April 2016 lalu.selengkapnya
Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.selengkapnya
Ketika Presiden Joko Widodo berkunjung ke kantor Direktorat Jenderal Pajak pada 29 Maret 2016, dia dengan tegas menyatakan “Semua sama. Kalau belum bayar, ya,suruh bayar. Kalau kurang bayar, ya, suruh bayar.†Pernyataan Jokowi ini hendak menyatakan semua orang sama di muka hukum (equality before the law). Ketika pajak menjadi diskusi tak berkesudahan, menjadi wajar jika Presiden memberiselengkapnya
Beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan munculnya dokumen “Panama Papersâ€. Dokumen ini menyajikan informasi tentang berbagai pemimpin negara, pejabat dan petinggi politik, pebisnis, olahragawan, hingga profesional yang menggunakan jasa firma hukum Mossack Fonseca di Panama untuk berbagai tujuan, baik bisnis, penyamaran kepemilikan, maupun penghindaran pajak.selengkapnya
Sebagai warga negara yang “bijak,†kami (saya, suami dan anak) tak pernah telat membayar pajak, baik selama berada di tanah air maupun selama 10 tahun berada di Amerika Serikat. Soal pajak ini, ada “treaty†atau semacam perjanjian antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Berdasarkan “treaty†pada article 30 yang efektif berlaku tahun 1990, baik warga negara Indonesia danselengkapnya
"Ini seperti jebakan batman" keluhnya. Pria paruh baya berpenampilan necis itu, sebut saja namanya Rico, mulai berkeluh-kesah. Sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan swasta, dia dan istrinya telah dipotong pajak oleh perusahaan tempat kerja mereka. Dia menunjukkan formulir 1721-A1 sebagai bukti atas penghasilannya dan istri telah dipotong pajak.selengkapnya
Login ke alamat resmi djponline.pajak.go.id, login sesuai NPWP dan Password yang sudah terdaftar pada laman DJP Online dan masukkan captcha yang tertera pada layar utama login. Setelah berhasil login laman akan menampilkan menu Utama, kemudian pilih menu Layanan. Setelah masuk menu Layanan, laman akan menampilkan sub menu dari menu Layanan kemudian pilih eReporting Insentif Covid-19. - Padaselengkapnya
Kementrian Keuangan resmi menanggung PPh Final UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan patokan 0.5% dari peredaran bruto. Para pelaku UMKM di seluruh Indonesia mendapat fasilitas pajak PPh Final DTP (Ditanggung Pemerintah). PPh Final DTP tersebut diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa pajak September 2020.selengkapnya
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badanselengkapnya
Saat ini, keberadaan internet menjadi salah satu hal penting untuk menunjang kegiatan perekonomian. Hal ini dapat dilihat dari maraknya kegiatan perdagangan atau jual beli melalui internet atau online yang biasa disebut e-Commerce.selengkapnya
Mulai masa pajak Juli 2018 ini, Wajib Pajak UMKM sudah dapat menerapkan tarif pajak yang baru yaitu 0,5% (sebelumnya 1%) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.selengkapnya
Langkah-langkah yang harus dilakukan jika lupa EFIN untuk mengisi SPT Tahunanselengkapnya
Mulai diberlakukannya PP 23 tahun 2018 pada 1 Juli 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun 2013 adalah sebuah respon positif dari pemerintah atas keluhan para pelaku UMKM. Tarif UMKM yang sejak tahun 2013 dibanderol sebesar 1% dari omset bruto sekarang dipangkas tarif pajaknya menjadi sebesar 0,5%. Kini para pelaku UMKM bisa bernafas lega dengan penurunan tarif pajak ini.selengkapnya
Belum tau amnesti pajak / Pengampunan pajak ? mari kita pelajari bersama mengenai momentum yang luar biasa ini. Tax Amnesty di Indonesia ini menjadi moment yang besar karena efeknya langsung bisa terasa dan terlihat jelas pada tebusan yang sudah tercapai.selengkapnya
Pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2). Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke billing system melalui layanan online.selengkapnya
